MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung menyikapi wacana dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai standardisasi kuota pendirian sekolah rakyat berasrama di berbagai daerah. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa menyatakan akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
“Tentu saya akan pelajari dulu ya. Ini kan program pusat, saya kira program pusat tujuannya sudah bagus sebenarnya. Untuk itu, kita akan pertimbangkan,” ujar Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa saat ditemui, Rabu (9/6).
Bupati Adi Arnawa menyebutkan, seluruh biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah di Badung sudah digratiskan oleh APBD. Pemerintah daerah akan melihat relevansi pemanfaatan sekolah berasrama tersebut sebelum mengadopsinya secara penuh.
Namun demikian, pihaknya menyambut baik gagasan tersebut karena sejalan dengan visi dasar daerah dalam memajukan sumber daya manusia. Wacana ini dinilai strategis dalam memutus rantai ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam keterangannya, pihak pemerintah menekankan bahwa program dari pemerintah pusat maupun gagasan lokal yang bertujuan baik pasti akan dikaji secara serius.
“Semuanya itu dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul, yang adaptif, yang siap bersaing secara global. Dan sekaligus dampaknya tentu akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Meskipun dinilai sebagai langkah yang progresif, penerapan sekolah rakyat memiliki karakteristik dan standardisasi yang jauh berbeda dengan sekolah negeri atau swasta reguler. Konsep sekolah rakyat modern umumnya menuntut adanya sistem fasilitasi yang terintegrasi secara penuh, termasuk penyediaan tempat tinggal atau asrama bagi para peserta didik guna memastikan proses pembelajaran berjalan optimal dan mandiri. Perbedaan mendasar inilah yang menjadi fokus perhatian utama pemerintah daerah sebelum merealisasikan program tersebut secara masif di seluruh kecamatan.
“Ini kan ada satu perbedaan pola ya. Kalau sekolah rakyat itu kan sudah disiapkan semuanya, dari hulu kan secara asramanya juga ada, termasuk semuanya. Nah, ini kita belum sampai ke sana. Tapi saya melihat ini bagus,” tambahnya.
Pemerintah mengakui saat ini infrastruktur penunjang seperti asrama terpadu belum sepenuhnya siap. Kendati demikian, keterbatasan fasilitas fisik saat ini bukan menjadi alasan untuk menolak gagasan tersebut, melainkan menjadi peta jalan (roadmap) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di masa yang akan datang.
“Ini menurut saya ke depan kalau didukung, nanti ke depan kita akan lihat nanti di mana kira-kira kita akan siapkan. Atau mungkin nanti arahan pemerintah pusat masing-masing kabupaten harus menyiapkan sekolah rakyat, ya kita akan ikuti,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
