DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana pembangunan underpass di Simpang Tohpati, Denpasar, terus bergerak menuju tahap persiapan. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut dapat diselesaikan pada 2026 ini sebagai landasan untuk melanjutkan proses pembebasan lahan dan pengusulan pendanaan ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, mengatakan saat ini fokus utama pemerintah adalah menuntaskan DED sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Underpass Tohpati tahun ini masih kita lakukan DED-nya. Setelah itu akan kita bahas dengan APBN karena itu jalan nasional yang kita usulkan,” ujarnya saat ditemui di sela-sela pembukaan Bulan Bung Karno VIII, di Art Center Denpasar, Senin (1/6) malam.
Setelah DED rampung, pemerintah akan melanjutkan dengan proses pengadaan lahan yang diperkirakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik underpass dapat dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028.
“Kalau kita rencanakan tahun 2027 pembebasan lahan. Akhir 2027 ke awal 2028 mulai dikerjakan,” katanya.
Terkait kebutuhan lahan, Nusakti menjelaskan pemerintah masih menunggu hasil laporan perencanaan yang saat ini sedang disusun. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan luas area yang harus dibebaskan guna mendukung pembangunan underpass.
“Kita masih menunggu hasil laporan perencanaan mengenai pembebasan lahannya. Mungkin satu sampai dua bulan ini sudah keluar hasilnya, sehingga bisa diketahui berapa luas lahan yang perlu dibebaskan,” tandasnya.
Menurut Nusakti, pembangunan underpass Tohpati termasuk dalam 15 program prioritas infrastruktur yang diajukan Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat. Karena berada pada ruas jalan nasional, pendanaan pembangunan direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, Putu Tony Marthana Wijaya, menyatakan proyek underpass Tohpati masih menunggu penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat mengingat sumber pembiayaannya berasal dari APBN. Ia menegaskan Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan proyek tersebut, sementara penyusunan DED saat ini ditangani oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Simpang Tohpati selama ini menjadi salah satu titik kemacetan paling padat di kawasan timur Denpasar. Lokasi tersebut merupakan pertemuan arus kendaraan dari Denpasar, Gianyar, Klungkung, Karangasem, serta akses menuju Jalan Bypass Prof. Ida Bagus Mantra dan Bypass Ngurah Rai.
Kehadiran underpass diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Selain memperlancar mobilitas masyarakat dan wisatawan, proyek ini juga diproyeksikan mampu mengurangi antrean kendaraan yang kerap terjadi pada jam-jam sibuk, terutama saat pagi dan sore hari. (Ketut Winata/balipost)
