JAKARTA, BALIPOST.com – Untuk kelima kalinya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih pada Senin (27/4).
Ada enam pejabat baru yang dilantik dalam perombakan kali ini. Seluruhnya merupakan wajah lama yang menduduki jabatan baru. Ada yang dicopot dari jabatan sebagai menteri kemudian menjadi wakil menteri koordinator (Wamenko) hingga pejabat yang sebelumnya sudah keluar dari kabinet, kembali masuk untuk menduduki jabatan baru.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, berikut profil keenam pejabat yang dilantik:
1. Hanif Faisol Nurofiq
Hanif Faisol Nurofiq dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Wamenko Pangan merupakan jabatan baru pada kementerian tersebut.
Hanif nantinya akan bertugas mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Hanif sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Sebelum menjadi menteri, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).
Menurutnya, posisi wakil menteri koordinator akan difokuskan untuk mendukung penuh langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam merealisasikan program unggulan pemerintah.
“Penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam langkah merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Hanif di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Ia menegaskan akan langsung bekerja setelah pelantikan dengan memprioritaskan percepatan pelaksanaan berbagai agenda strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional.
Hanif mengatakan pihaknya akan segera meminta arahan langsung dari Menko Pangan terkait langkah-langkah yang perlu diprioritaskan agar program pemerintah dapat berjalan efektif.
2. Jumhur Hidayat
Ketua Umum KSPSI Mohammad Jumhur Hidayat baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.
Adapun Hanif Faisol Nurofiq pada hari yang sama juga dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Jumhur yang lahir pada Februari 1968 di Bandung, Jawa Barat, adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja. Dia menempuh pendidikan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia juga melanjutkan studinya di Universitas Nasional, kemudian mengambil program Master di Universitas Indonesia untuk program studi Sosiologi.
Pada Januari 2007, dia ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan menuntaskan masa tugasnya pada 11 Maret 2014.
Kini BNP2TKI dikenal sebagai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Jumhur mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah strategi prioritas untuk dibenahi. Persoalan penanganan sampah di berbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu fokus utama yang harus segera dituntaskan.
“Menteri LH banyak tugas dan harus kita tuntas kerja keras. Yang paling di depan mata ya soal sampah, terus kita harus keep up juga dengan isu-isu atau kesepakatan internasional secara bertahap,” ujarnya.
Jumhur juga mengatakan dirinya telah mendapatkan dukungan dari serikat buruh untuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
3. Dudung Abdurrahman
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Dudung dan beberapa pejabat lainnya saat upacara pelantikan.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-33 itu dilantik menggantikan Muhammad Qodari.
Sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dia juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
4. Hasan Nasbi
Presiden Prabowo Subianto melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi.
Pelantikan Hasan Nasbi ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 53 P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang diteken oleh Presiden RI pada 27 April 2026.
Hasan merupakan mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Kemudian Hasan Nasbi selesai menjalani jabatan itu, karena Presiden RI Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan Nasbi pada Rabu (17/9/2025), yang kemudian nama jabatan dan lembaganya berganti menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Hasan Nasbi lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979, adalah seorang konsultan politik asal Indonesia.
Hasan memiliki latar belakang dan pengalaman yang panjang di sektor media dan riset.
Pada tahun 2005 hingga 2006, ia bekerja sebagai jurnalis Harian Kompas dan pernah menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008.
Setelah itu, Hasan mendirikan lembaga survei bernama Cyrus Network yang kerap menjadi lembaga survei dalam rekapitulasi atau perhitungan cepat dalam Pemilihan Presiden, tak terkecuali pada Pilpres 2024.
Hasan mengenyam pendidikan menengah atas di SMAN 2 Bukittinggi kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004.
Saat masih menjadi mahasiswa, Hasan dikenal sebagai orang yang aktif dalam berorganisasi, ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000 yang juga mengenalkannya pada dunia politik.
Dalam geliat politik, dirinya pernah menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama untuk pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.
Kemudian Hasan Nasbi juga turut menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia pun tercatat beberapa kali menjadi narasumber seputar kampanye Prabowo dan Gibran.
Setelah selesai menjabat sebagai Kepala PCO dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo, dia pun ditetapkan menjadi Komisaris PT Pertamina Persero sejak 11 September 2025.
5. Muhammad Qodari
Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Istana Negara, Jakarta, Senin, menggantikan Angga Raka Prabowo.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Qodari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Dengan pelantikan ini, dia resmi menggantikan Angga Raka Prabowo dan diberhentikan dengan hormat dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.
Adapun posisi Kepala Staf Kepresidenan diisi oleh Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
6. Abdul Kadir Karding
Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Karding merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator sebelum dilantik sebagai Kepala Barantin di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Karding tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yakni 2009 hingga 2024, dengan keterlibatan dalam pembahasan berbagai kebijakan publik.
Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, yang kemudian membawanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Ia menjabat sebagai menteri pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengalami pergantian pada 2025.
Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro (Undip) pada jenjang sarjana dan magister.
Selain pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia juga merupakan kader lama PKB yang telah berkiprah di tingkat nasional.
Karding menyatakan siap menjalankan amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto dengan fokus memperkuat pengawasan karantina nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan.
Karding mengatakan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk memastikan penyakit maupun organisme pembawa penyakit pada hewan dan tumbuhan, khususnya yang berasal dari luar negeri tidak masuk ke wilayah Indonesia.
“Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia,” kata Karding.
Ia menegaskan pengawasan karantina akan diperketat, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kelancaran aktivitas ekonomi nasional. (kmb/balipost)
