DENPASAR, BALIPOST.com – Peringatan Hari Kartini setiap 21 April kembali menyoroti satu pertanyaan lama, yakni sejauh mana perempuan benar-benar hadir dalam ruang pengambilan keputusan? Di Bali, jawabannya masih setengah jalan.
Di balik semangat emansipasi yang diwariskan Raden Ajeng Kartini, keterwakilan perempuan di DPRD Bali belum menyentuh angka ideal 30 persen. Dari total 55 kursi, saat ini hanya sekitar 11 diisi legislator perempuan. Angka yang menunjukkan bahwa perjuangan belum selesai, bahkan di tengah citra Bali yang terbuka dan progresif.
Anggota Komisi II DPRD Bali, Grace Anastasia Surya Widjaja, menilai persoalan ini bukan sekadar soal jumlah, melainkan keberanian perempuan untuk masuk dan bertahan di dunia politik. Politisi Partai PSI ini menegaskan bahwa kapasitas perempuan tidak berbeda dengan laki-laki, baik dalam merespons persoalan publik maupun menjalankan fungsi legislasi.
“Perempuan itu punya kapasitas yang sama. Tinggal keberanian untuk bersuara dan mengambil peran,” ujarnya, Selasa (21/4).
Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan berlapis. Selain masih terbatasnya ruang di partai politik, perempuan juga dihadapkan pada beban ganda. Yaitu, mengelola rumah tangga sekaligus menjalankan tugas publik. Grace mengakui, keseimbangan itu tidak mudah, terutama bagi perempuan dengan anak yang masih kecil.
Meski demikian, ia menilai tantangan tersebut bukan alasan untuk mundur. Justru, menurutnya, kehadiran perempuan dalam politik penting untuk menghadirkan perspektif berbeda dalam kebijakan. Mulai dari isu sosial, pendidikan, hingga perlindungan keluarga.
Komposisi legislator perempuan di DPRD Bali saat ini datang dari berbagai partai. Mulai dari PDIP, Golkar, NasDem, hingga PSI dan Gerindra. Nama-nama seperti Ni Wayan Sari Galung, Kadek Darmini, Ni Luh Yuniati, hingga Komang Dyah Setuti menjadi representasi bahwa ruang itu ada, meski belum luas.
Bagi Grace, peringatan Kartini seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Momentum ini perlu dimaknai sebagai dorongan konkret agar perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak kebijakan.
“Jangan hanya untuk kuota. Perempuan harus hadir dengan gagasan dan keberanian,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Bali Dapil Gianyar, Putu Diah Pradnya Maharani atau yang akrab disapa Gek Diah. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Hari Kartini bukan sekadar peringatan, tapi pengingat bahwa perjuangan perempuan belum selesai.
“Sebagai perempuan muda di DPRD, saya melihat perempuan Bali hari ini sudah melangkah jauh aktif berkarya, mandiri, dan berani mengambil peran, tanpa meninggalkan akar budaya,” ujarnya, Selasa (21/4).
Namun demikian, ia menyoroti keterlibatan perempuan di DPRD Bali belum mencapai 30%. Artinya, suara perempuan masih belum sepenuhnya hadir dalam pengambilan keputusan.
“Kalau Kartini dulu berjuang untuk membuka pintu, hari ini tugas kita memastikan perempuan benar-benar masuk, berdiri sejajar, bahkan memimpin,” tandasnya.
Baginya, Kartini masa kini bukan hanya tentang emansipasi, tetapi tentang keberanian untuk hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah pembangunan. “Perempuan Bali tidak hanya bisa, tapi sudah saatnya memimpin,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
