Gubernur Bali, Wayan Koster saat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4). (BP/Istimewa)

JAKARTA, BALIPOST.com – Di tengah riuh mesin kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti di Bali, persoalan infrastruktur kembali menjadi sorotan utama. Dari kemacetan di simpul-simpul pariwisata hingga tekanan logistik dari arus kendaraan Jawa–Bali, semua bermuara pada satu hal, yakni kebutuhan percepatan pembangunan.

Hal inilah yang dibawa Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4).

Bagi Gubernur Koster, Bali tidak sedang berbicara soal pembangunan biasa. Pulau ini tengah berpacu dengan waktu untuk menjaga daya tariknya di tengah persaingan global yang kian ketat.

Kemacetan di Bali bukan lagi persoalan musiman. Kawasan seperti Jimbaran, Sunset Road, hingga jalur Gatot Subroto–Canggu kini menjadi titik-titik padat yang hampir terjadi setiap hari.

Karena itu, Gubernur Koster mendorong pembangunan sejumlah underpass di titik krusial seperti Jimbaran, Udayana, dan Pesanggaran. Ia juga menekankan penanganan ruas-ruas padat, termasuk Sunset Road–Mahendradata yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas wisata dan perkotaan.

Baca juga:  Ngaku Polisi, Sidak HP Siswa di Sekolah dan Bawa Kabur

Namun persoalan Bali tidak berhenti di wilayah selatan. Ketimpangan pembangunan antara Bali utara, timur, dan selatan juga menjadi perhatian. Usulan jalan baru Baturiti–Besakih hingga konektivitas Klungkung–Karangasem melalui jalur Sanghyang Ambu menjadi bagian dari upaya membuka keterisolasian wilayah.

Rencana besar jalan lingkar Bali, termasuk ruas Buleleng–Karangasem, juga kembali digaungkan. Sebuah konsep lama yang kini terasa semakin mendesak. Jika jalan darat sudah terlalu penuh, maka laut menjadi jawaban berikutnya.

Selain itu, Gubernur Koster juga secara tegas mengangkat persoalan distribusi logistik yang selama ini bertumpu pada jalur Ketapang–Gilimanuk. Ribuan truk yang masuk ke Bali setiap hari menjadi salah satu penyumbang kemacetan terbesar.

Solusi yang ditawarkan bukan sekadar pelebaran jalan, melainkan perubahan pola distribusi. Ia mengusulkan pembangunan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, hingga Gunaksa di Klungkung.

Baca juga:  Bapanas Tegaskan Penyaluran Bantuan Beras Pada Juni-Juli Sesuai Sasaran

Gagasan ini sederhana namun strategis, yaitu untuk memecah arus logistik agar tidak lagi menumpuk di satu pintu, sekaligus menghidupkan kawasan pesisir Bali utara dan timur.

Di sisi lain, proyek Tol Gilimanuk–Mengwi menjadi cerita yang belum selesai. Penetapan trase yang telah dilakukan justru memunculkan persoalan baru di masyarakat. Lahan yang sudah masuk penlok tidak bisa dimanfaatkan, sementara kepastian proyek belum juga jelas.

Mantan Anggota DPR RI 3 periode ini menyampaikan bahwa keresahan warga mulai muncul. Meski masih terkendali, potensi protes disebut sudah ada. Situasi ini menjadi dilema antara kebutuhan pembangunan dan kepastian hak masyarakat.

Tak hanya jalan dan pelabuhan, wajah pariwisata Bali juga disentuh. Usulan pembangunan gedung parkir di kawasan Ulun Danu Beratan menjadi contoh bagaimana kepadatan wisatawan mulai membutuhkan penataan yang lebih serius.

Sementara itu, terminal logistik di Badung dan Ketewel (Gianyar) dirancang sebagai “penyaring” kendaraan barang agar tidak langsung masuk ke pusat kota. Ditambah dengan fasilitas pengolahan gabah dan pakan, pendekatan yang dibangun tidak hanya berbasis pariwisata, tetapi juga ekonomi riil masyarakat.

Baca juga:  Plafon RS Pratama Kubu Jebol

Di balik semua usulan itu, ada kekhawatiran yang lebih besar, yaitu daya saing Bali. Menurut Koster, tanpa pembenahan infrastruktur, Bali berisiko tertinggal dari destinasi lain seperti Thailand dan Malaysia yang terus berbenah.

Ironisnya, di tengah berbagai persoalan klasik—macet, sampah, hingga air bersih, Bali justru tetap diminati. Bahkan hingga 31 Maret 2026, jumlah wisatawan mancanegara disebut meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Fenomena ini menunjukkan satu hal, kekuatan budaya Bali masih menjadi magnet utama. Namun daya tarik itu tidak akan cukup jika tidak didukung infrastruktur yang memadai.

Apalagi, sinyal ketertarikan investor global mulai mengarah ke Bali, termasuk dari mereka yang sebelumnya berinvestasi di Dubai. Peluang itu terbuka lebar, tetapi kesiapan Bali masih dipertanyakan. (kmb/balipost)

BAGIKAN