JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah memastikan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebelum akhir Maret. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (27/3).
Dikutip dari Kantor Berita Antara, kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah tekanan harga energi global.
Sebelumnya, Airlangga menjelaskan skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan tersebut bakal bersifat imbauan.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pengumuman kebijakan tersebut.
“Kira-kira minggu ini,” ujarnya.
Adapun pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Langkah ini disiapkan sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan terkait kebijakan WFH telah final dan akan segera diumumkan oleh pemerintah.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya.
Terkait target penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen, Purbaya menyebut terdapat perhitungan yang mengarah pada potensi penghematan, meski belum bersifat pasti.
Ia menilai dampak kebijakan WFH tidak hanya dilihat dari sisi penghematan energi, tetapi juga dari dorongan terhadap aktivitas ekonomi.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” tuturnya. (kmb/balipost)
