DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah pusat tengah merumuskan kebijakan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Skema pembelajaran daring disebut-sebut kembali menjadi opsi, menyerupai pola saat pandemi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa efisiensi energi di sektor pendidikan akan diatur secara selektif. Kegiatan belajar mengajar tidak sepenuhnya dilakukan secara daring. Pembelajaran yang bersifat praktikum tetap dilaksanakan tatap muka untuk menjaga kualitas.
Di Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkan skema tersebut.
Kepala Disdikpora Bali, Ida Bagus Wesnawa Punia, menegaskan bahwa kebijakan daerah akan mengikuti pedoman pusat. “Kami masih menunggu edaran setelah Lebaran dari Kemendikdasmen, supaya bisa diselaraskan dengan kalender pendidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (24/3).
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap akan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal dalam implementasinya. “Kebijakan daerah mempedomani kebijakan pusat, tapi tetap ada prioritas daerah,” imbuhnya.
Selain sektor pendidikan, kebijakan efisiensi BBM ini juga menyasar pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah pusat mendorong penerapan Work From Anywhere (WFA), pemanfaatan platform digital, pembatasan perjalanan dinas, hingga penghematan energi di gedung perkantoran.
Tak hanya itu, skema distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tengah dikaji ulang. Penyesuaian ini dilakukan menyusul kemungkinan perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, termasuk opsi dukungan pembiayaan akses internet jika pembelajaran daring diterapkan.
Dengan sejumlah skenario yang disiapkan, sektor pendidikan di Bali kini bersiap menghadapi kemungkinan perubahan sistem belajar, sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. (Ketut Winata/balipost)
