DENPASAR, BALIPOST.com – Tingkat literasi keuangan di kalangan pelajar masih tergolong rendah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan usia 15–17 tahun baru mencapai 51,68 persen, jauh di bawah tingkat inklusi keuangan yang sudah mencapai 74 persen.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, mengatakan pemahaman keuangan harus menjadi keterampilan dasar yang dipelajari sejak dini oleh generasi muda.
Menurutnya, rendahnya literasi keuangan membuat pelajar rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari penawaran investasi ilegal hingga pinjaman online ilegal serta kejahatan keuangan digital.
“Pemahaman keuangan merupakan essential life skill yang penting untuk mencegah berbagai potensi masalah terkait penggunaan produk keuangan,” ujarnya Selasa (10/3).
Di Bali sendiri, jumlah pelajar mencapai sekitar 902.437 orang atau sekitar 20,23 persen dari total penduduk. Besarnya jumlah tersebut menjadikan edukasi keuangan bagi pelajar sebagai agenda penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mulai mengimplementasikan Modul Ajar Literasi Keuangan bagi siswa SMA/MA di Bali.
Modul ajar ini disusun untuk menstandarkan materi literasi keuangan bagi seluruh siswa SMA/MA di Bali. Materi akan diajarkan kepada siswa kelas X pada semester kedua setiap tahun pelajaran dengan total durasi 16 jam pembelajaran.
Materi yang diajarkan meliputi konsep dasar pengelolaan keuangan, pemahaman produk dan layanan jasa keuangan, hingga edukasi terkait risiko kejahatan keuangan digital seperti pinjaman daring ilegal dan investasi bodong.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menyampaikan dukungan terhadap program tersebut karena dinilai dapat memperkuat kapasitas generasi muda dalam memahami pengelolaan keuangan.
Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi juga perlu didukung oleh ekosistem yang memungkinkan pelajar mempraktikkan pengelolaan keuangan secara nyata.
“Langkah ini sangat strategis untuk membekali generasi muda Bali agar memiliki kecakapan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Program literasi ini juga sejalan dengan target pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, pemerintah menargetkan indeks literasi keuangan mencapai 69,35 persen pada 2029, sementara tingkat inklusi keuangan ditargetkan 93 persen.
Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, inklusi keuangan ditargetkan mencapai 98 persen pada 2045 sebagai bagian dari indikator utama pembangunan sektor keuangan nasional.
Melalui implementasi modul ajar ini, OJK berharap para guru dapat menjadi duta literasi keuangan di sekolah sehingga pemahaman keuangan dapat ditanamkan kepada pelajar sejak dini dan membantu membentuk generasi yang lebih cerdas serta mandiri secara finansial. (Suardika/balipost)
