DENPASAR, BALIPOST.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya soal asupan gizi, tapi juga peluang perputaran ekonomi desa.
Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mendorong desa adat yang sudah mandiri secara kelembagaan dan pembiayaan untuk berani mengambil peran membuka dapur MBG.
Menurutnya, keterlibatan Desa Adat, termasuk lewat dukungan pembiayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bisa mempercepat pemerataan dapur sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dari hulu ke hilir.
“Di Buleleng idealnya ada 60 dapur permanen. Namun saat ini baru 23 dapur yang berjalan,” ujarnya, Rabu (4/3).
Politisi Partai Geindra dapil Buleleng ini juga mengungkapkan banyak yayasan dari luar Bali yang mendaftarkan titik dapur SPPG di Pulau Dewata. Padahal, menurutnya, potensi Desa Adat sangat besar untuk mengelola sendiri—tentunya sepanjang memenuhi syarat teknis dan administrasi.
Ia bahkan menyoroti adanya permainan titik dapur dalam sistem. “Di Buleleng portal sedang dirapikan, banyak titik yang dipermainkan,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya pembenahan sistem agar tidak terjadi tumpang tindih maupun spekulasi lokasi.
Ia memaparkan, satu dapur MBG membutuhkan investasi sekitar Rp1,4–1,6 miliar dengan estimasi balik modal sekitar satu setengah tahun. Setiap dapur rata-rata melayani 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat.
Lebih jauh, ia menyebut satu dapur memiliki anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Jika 60 dapur beroperasi di satu kabupaten seperti Buleleng, perputaran dana bisa mencapai Rp60 miliar per bulan. “Uang pusat harus habis di bawah, di masyarakat,” tegasnya.
Dengan skema itu, UMKM bisa bergerak, petani memiliki kepastian pasar, dan tenaga kerja dapur memperoleh penghasilan tetap. Kebutuhan beras satu dapur disebut bisa mencapai ratusan kilogram hingga 2,6 ton per bulan, belum termasuk telur, sayur, dan lauk lainnya.
Ia mengingatkan agar peluang ini tidak justru diisi produk luar daerah. Dengan anggaran Rp15.000 per porsi, ia menilai pembelian dalam skala besar tetap memungkinkan menjaga kualitas bahan baku. “Jangan sampai beras luar masuk, padahal kualitas beras lokal kita bagus,” ujarnya.
Astawa menegaskan, MBG tidak boleh dibatasi sekat kelompok tertentu. “Lepaskan dulu warna kita. Siapapun boleh terlibat, termasuk Desa Adat. Ini soal ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat karena program ini membawa nama besar Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden sudah menegaskan tidak boleh ada kecurangan dalam pelaksanaan MBG. “Semua harus transparan, termasuk kewajiban mengunggah dokumentasi kegiatan,” tegasnya.
Terkait isu menu yang sempat viral di media sosial dan disebut “setipis harapan”, Astawa memastikan secara umum di Bali tidak ada persoalan serius. Ia meminta masyarakat tidak menggeneralisasi satu-dua kejadian yang belum tentu mewakili kondisi keseluruhan.
“Program ini harus kita jaga bersama. Ekonomi harus bergerak, kualitas terjamin, pengawasan diperketat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
