SINGARAJA, BALIPOST.com – Bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali resmi dialokasikan untuk Kabupaten Buleleng pada tahun 2026. Bantuan tersebut akan difokuskan pada pembenahan sejumlah ruas jalan prioritas yang rusak parah serta penguatan infrastruktur pertanian di berbagai wilayah.
Kepastian alokasi BKK ini ditegaskan langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, pada Minggu (28/12). Sutjidra mengungkapkan bahwa anggaran BKK Provinsi Bali untuk tahun 2026 telah tercatat dalam dokumen perencanaan daerah dan surat keputusan (SK) terkait bantuan tersebut juga telah terbit.
“Sudah dan itu sudah keluar SK-nya. Jadi tinggal eksekusinya saja. Nanti mulai awal tahun kita mulai lelang,” ujar Sutjidra.
Ia menjelaskan, dengan terbitnya SK, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan fisik proyek yang ditargetkan dapat dimulai melalui proses lelang pada awal tahun 2026. Prioritas penggunaan dana BKK ini adalah perbaikan ruas-ruas jalan yang kondisinya dinilai sangat mendesak dan sempat menjadi perhatian publik.
Beberapa lokasi yang masuk dalam daftar prioritas antara lain jalan di Desa Mengening, jalan menuju Desa Bukti termasuk Jalan Merak, serta sejumlah ruas jalan di Kecamatan Gerokgak dan Seririt. “Mengening jadi prioritas karena sangat rusak. Termasuk di Desa Bukti yaitu Jalan Merak,” jelas Sutjidra.
Selain fokus pada perbaikan jalan desa, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menyiapkan agenda penataan kawasan perkotaan, termasuk pedestrian dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL). Namun, rencana penataan kota tersebut baru diagendakan lebih lanjut pada tahun 2027.
Menurut Sutjidra, penataan PKL akan mengacu pada sistem pembatasan waktu berjualan, yakni hanya diperbolehkan pada sore hari dan tidak menetap di trotoar sepanjang hari seperti kondisi saat ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
“Nanti kita tetapkan rencananya PKL itu hanya boleh berjualan di sore hari. Tidak menetap seperti yang sekarang karena akan mengganggu sekali. Masyarakat banyak sekali mengeluh, bahkan mahasiswa pun tuntutannya begitu,” katanya.
Sutjidra juga mengakui bahwa persoalan infrastruktur di Buleleng masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Berdasarkan perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, masih terdapat sekitar 30 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan serius.
Untuk tahun mendatang, anggaran yang disiapkan khusus untuk pengaspalan jalan diperkirakan mencapai Rp75 miliar. Nilai tersebut belum termasuk pekerjaan irigasi dan jembatan. “Kalau digabung dengan proyek irigasi, total anggarannya bisa menyentuh Rp100 miliar lebih,” ungkapnya.
Selain perbaikan jalan, dana BKK 2026 juga akan dialokasikan untuk sektor pertanian, khususnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pembangunan serta pelebaran jembatan juga menjadi bagian dari program tersebut, di antaranya jembatan Banyuasri dan jembatan di wilayah Tejakula. (Yudha/balipost)
