Foto udara kerusakan rumah penduduk dan fasilitas publik di pinggiran Sungai Mereudu akibat bencana hidrometeorologi di Desa Blang Awe, Pidie Jaya, Aceh, Senin (8/12/2025). Berdasarkan data sementara posko tanggap darurat bencana Aceh pada Minggu (7/12), sebanyak 156.404 unit rumah warga di 18 kabupaten dan kota rusak akibat bencana hidrometeorologi sejak 25 November 2025. (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan total korban meninggal dunia dalam bencana di 3 provinis yang ada di Pulau Sumatera per Rabu (16/12) mencapai 1.059 jiwa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Banda Aceh, merinci di Provinsi Aceh korban meninggal mencapai 451 jiwa. Sedangkan di Sumatera Utara mencapai 364 jiwa, dan Sumatera Barat sebanyak 244 jiwa.

“Untuk hari ini, ada penambahan korban meninggal dunia sebanyak enam orang, dua di Aceh dan empat di Sumatera Utara. Jadi total korban meninggal dua sebanyak 1.059 jiwa,” katanya dilansir dari Kantor Berita Antara.

Baca juga:  Dari 1.635 Bangunan Rusak Akibat Banjir Bandang di Denpasar, Hanya Segini yang Dibantu BNPB

Ia juga menyebutkan bahwa hunian sementara bagi korban bencana banjir di Provinsi Aceh mulai dibangun. Ia mengatakan pembangunan hunian sementara tersebut dilakukan di Tangse, Kabupaten Pidie.

“Pembangunan hunian sementara di Kabupaten Pidie, sudah dimulai. Hunian sementara itu untuk 12 keluarga terdampak banjir di daerah tersebut,” kata Abdul Muhari.

Selain di Kabupaten Pidie, pembangunan hunian sementara juga diusulkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Baca juga:  MBG di Jawa Tengah Telah Sasar 6,3 Juta Penerima Manfaat, Wapres Gibran dan Gubernur Luthfi Tinjau Langsung di Sekolah

Untuk daerah tersebut, kata dia, sedang dalam pengkajian lokasi serta status kepemilikan lahan. Lokasi harus bebas bencana seperti banjir dan tanah longsor serta lahan merupakan milik pemerintah daerah.

“Kalau lahan bukan milik pemerintah daerah, statusnya juga harus jelas, apakah dihibahkan atau pinjam pakai. Tujuannya untuk mencegah sengketa lahan di kemudian hari,” katanya.

Menurut Abdul Muhari, hunian sementara tersebut diperuntukkan bagi korban banjir yang rumahnya hilang atau rusak berat serta tidak dapat pulang karena tidak ada tempat tinggal.

Baca juga:  Tiga Kementrian Sepaham Tingkatkan Kualitas SDM Aparatur Desa

“Hunian sementara hingga ada hunian tetap dibangun. Hunian sementara untuk memindahkan korban banjir di pengungsian agar mendapat tempat tinggal lebih layak hingga ada hunian tetap,” katanya.

Menyangkut dengan pengungsi secara keseluruhan, kata Abdul Muhari, sebanyak 588.226 atau turun sebanyak 17.814 jiwa dari sehari sebelumnya mencapai 606.040 jiwa.

“Kami juga terus berupaya mempercepat pendirian titik pengungsian terpadu sebelum pembangunan hunian sementara. Pengungsian terpadu ini untuk memudahkan penyaluran distribusi logistik, baik pangan maupun nonpangan,” kata Abdul Muhari. (kmb/balipost)

BAGIKAN