BANGLI, BALIPOST.com – Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bangli menaruh harapan besar pada target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2026. Fraksi Golkar berharap target ini dapat diformulasikan dalam suatu kebijakan keuangan daerah atau APBD Bangli tahun 2026 yang bisa menjadi obat mujarab berbagai persoalan krusial yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Bangli 2026 Senin (27/10), Fraksi Partai Golkar menyebutkan persoalan krusial yang sedang dihadapi masyarakat Bangli antara lain stunting, angka kemiskinan ekstrim, pengangguran, perkapita yang masih rendah, dan infrastruktur. “Terutama jalan-jalan di pedesaan yang masih banyak perlu perbaikan,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Bangli Ida Bagus Made Santosa.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya menekankan kuantitas proyek fisik, tetapi juga aspek kualitas, pemeliharaan, dan keberlanjutan. Infrastruktur jalan, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan determinan utama kualitas hidup masyarakat. “Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan menerapkan pendekatan life cycle cost management dalam perencanaan infrastruktur serta memperkuat integrasi antar-sektor agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah Bangli,” kata Ida Bagus Santosa.
Sementara itu Fraksi PDIP Bangli dalam pemandangan umumnya mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari kualitas hasil dan dampaknya terhadap masyarakat. “Kami mendorong Pemerintah Daerah memperkuat pengawasan internal, menindaklanjuti temuan BPK secara menyeluruh, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program,” anggota Fraksi PDIP Ni Wayan Indrawati.
Fraksi Restorasi Raya melalui anggotanya I Ketut Guna memberikan pandangannya terhadap aspek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Terkait aspek belanja daerah Fraksi Gabungan Restorasi Raya menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Belanja daerah harus lebih diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, antara lain penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.
Menanggapi hal itu, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa mengenai persoalan krusial yang sedang dihadapi rakyat Bangli soal Stunting, angka kemiskinan ekstrim, pengangguran, pendapatan perkapita yang masih rendah, infrastruktur terutama jalan-jalan di pedesaan yang masih banyak perlu perbaikan, Pemerintah Kabupaten Bangli sepakat untuk bijak dalam merencanakan belanja dengan kondisi keuangan yang ada. Terlebih bahwa hal yang krusial tersebut memang sudah diatur dalam Permendagri 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Mengenai kebijakan pengalokasian belanja, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha sebisa mungkin memenuhi sekala prioritas yang menjadi amanat peraturan perundang-undangan. Belanja yang bersifat wajib mengikat akan menjadi prioritas utama, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pemenuhan mandatory spending, kegiatan yang sudah ditentukan penggunaanya, kegiatan proritas strategis nasional, sinkronisasi dengan prioritas provinsi hingga pada sekala prioritas daerah. (Dayu Swasrina/balipost)
