MANGUPURA, BALIPOST.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Giri Asih yang berlokasi di Jalan Ciung Wanara, Blahkiuh, hingga kini belum juga beroperasi. Pembangunan fisik rumah sakit telah rampung, namun berdasarkan informasi Jumat (24/10) masih ada kendala.
Sejumlah persyaratan administratif masih belum terpenuhi sehingga pelayanan kesehatan belum dapat dimulai.
Direktur RSUD Giri Asih, Ni Luh Ketut Ayu Ratnawati, M.Kes., membenarkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menghadapi kendala pada aspek legalitas lahan dan perizinan.
“Sebelumnya, kami terkendala pada masalah atas hak tanah, karena statusnya masih berupa surat pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Ayu Ratnawati menjelaskan, proses hibah tanah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Badung masih dalam tahap pengurusan. “Proses hibah tanah masih dalam tahap pengurusan dan belum keluar,” katanya.
Menurutnya, setelah status lahan resmi menjadi milik Pemkab Badung, pihak rumah sakit baru dapat mengurus izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung. “Setelah izin lingkungan keluar, kami akan lanjutkan dengan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Dinas PUPR,” jelasnya.
Langkah selanjutnya adalah mengajukan Izin Operasional (SIO) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung. “Secara bersamaan, kami juga terus melengkapi dokumen dan sarana prasarana yang belum lengkap, seperti genset, AC, dan gorden. Kami berusaha agar semua kebutuhan ini bisa segera terpenuhi,” tambahnya.
Karena proses perizinan masih berjalan, Ayu Ratnawati mengaku belum bisa memastikan kapan rumah sakit tersebut dapat mulai beroperasi. Namun, ia berharap layanan Unit Gawat Darurat (UGD) bisa dibuka terlebih dahulu pada akhir tahun 2025 sebagai tahap awal pelayanan.
“Mudah-mudahan di akhir tahun 2025 ini sudah bisa membuka layanan UGD terlebih dahulu sebagai pelayanan tahap awal,” jelasnya.
Setelah layanan UGD dibuka, pada tahun 2026 pihak RSUD Giri Asih akan fokus mempersiapkan akreditasi rumah sakit dan proses kredensialing agar bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Untuk akhir tahun ini, karena kami baru membuka layanan UGD dan belum bekerjasama dengan BPJS, maka pelayanan masih terbatas pada kasus gawat darurat saja. Harapannya pada pertengahan tahun depan, kerjasama dengan BPJS sudah dapat terwujud. Sehingga masyarakat bisa berobat secara gratis melalui BPJS,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
