Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Kepala Stasiun Geofisika Denpasar Rully O. Hermawan usai membuka sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di Muntig Siokan. (BP/May)

DENPASAR, BALIPOST.com – Alokasi anggaran kebencanaan Denpasar harus diperhitungkan. Termasuk koordinasi dengan BMKG untuk melihat potensi- potensi bencana.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Selasa (7/10), ditemui saat Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Sanur Kauh mengatakan, dukungan anggaran kebencanaan dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Denpasar harus diperhitungkan. Pola anggaran kebencanaan lewat pos BTT menurutnya nilainya tidak harus besar karena perlu diproyeksikan potensi-potensi bencana yang akan dihadapi dalam setahun.

Baca juga:  Cuaca Ekstrem, Denpasar Siapkan Dana Ganti Rugi Bencana hingga Rp100 Juta

“Karena kalau terlalu besar kita menganggarkan BTT, mengingat persyaratan pengeluaran BTT harus dalam status tanggap darurat bencana, sehingga efektivitas pengalokasian anggaran BTT yang besar belum tentu baik,” ujarnya.

Tahun ini Pemkot menganggarkan BTT Rp13 miliar- Rp18 miliar, terbukti efektif. Walaupun banjir yang dihadapi kemarin skalanya besar, tapi diakui pola penganggaran Denpasar dengan melihat skala prioritas sehingga dilakukan pergeseran -pergeseran pos anggaran. Dengan demikian penanggulangan bencana dapat dibiayai.

Bercermin dari kejadian bencana banjir bandang pada 10 September lalu, Denpasar lewat BPBD akan meningkatkan kolaborasi dengan BMKG untuk mengetahui informasi dan memberi peringatan bencana pada masyarakat. Dengan potensi bencana yang dihadapi Denpasar, maka dukungan anggaran akan dipelajari.

Baca juga:  Atasi Polemik Sampah, UPT Pasar Jalin Kerjasama dengan Pengepul

“Kegiatan BMKG sebenarnya bisa diintervensi dengan Pemkot Denpasar, membuat program ke sekolah-sekolah, hotel hotel akan dikolaborasikan dengan BPBD dalam pembuatan program-program. Sehingga terbiayai ke depannya,” ujarnya.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sebelumnya menyampaikan, Pemkot dalam menghadapi bencana telah memiliki sistem early warning. Sistem peringatan dini (Early warning) ada di BPBD Denpasar.

“Kita bentuk di tim pusdalops yang paham betul dengan BMKG. Ketika BMKG memberi informasi, kita kelola. Jangan sampai setelah kejadian , baru informasi masuk. Minimal informasi dari BMKG segera dikelola karena tim Pusdalops menganggap informasi itu biasa-biasa saja. Seharusnya itu kan mungkin bisa diundang kita untuk meyakinkan sehingga bisa meminimalisasi risiko, ” jelasnya.(Cita Maya/balipost)

Baca juga:  Begini Tips Atur Pekerjaan Agar Tak Stres Sesuai Zodiakmu

 

BAGIKAN