Gubernur Bali, Wayan Koster bertemu dengan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (BP/Istimewa)

JAKARTA, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster kembali menunjukkan langkah cepatnya dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Usai berjibaku siang dan malam menangani dampak banjir di lapangan, Gubernur Koster langsung terbang ke Jakarta untuk melobi pemerintah pusat.

Gubernur Koster bertemu dengan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, di Jakarta, Selasa (16/9). Ia mengusulkan relokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan ke Kabupaten Bangli, sebagai tindak lanjut dari usulan Bupati Badung.

“LP Kerobokan sudah sangat padat dan memicu persoalan sosial. Dengan dipindahkan ke Bangli, penataan wilayah akan lebih tertata, keamanan lebih terjamin, dan pelayanan publik meningkat,” ujar Gubernur Koster.

Menteri Supratman merespons positif gagasan tersebut dan menyatakan dukungan penuh. Ia juga membuka peluang percepatan koordinasi pusat – daerah agar rencana relokasi bisa segera terwujud.

Menurut Koster, perjuangannya ke pusat adalah wujud tanggung jawabnya untuk memastikan Bali mendapat perhatian serius. “Kami tidak hanya fokus pada darurat banjir, tetapi juga menyiapkan kebijakan jangka panjang demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Bali,” tandas Koster.

Baca juga:  Perjuangkan RUU Provinsi Bali, Gubernur Koster Panen Dukungan

Setelah itu, pertemuan dilanjutkan dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin pada pukul 10.30 WIB. Fokus pertemuan tersebut yakni terkait permintaan bantuan alat kesehatan (alkes) untuk RSUD Wangaya Denpasar yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir.

Usulan ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Wali Kota Denpasar, mengingat RSUD Wangaya merupakan rumah sakit rujukan utama yang melayani masyarakat luas.

“Kami mohon dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk membantu RSUD Wangaya yang terdampak banjir, agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Banyak alat kesehatan yang rusak dan perlu segera diganti atau diperbaiki,” kata Gubernur Koster.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan keprihatinannya atas kondisi fasilitas kesehatan di Bali pascabanjir. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk segera memberikan dukungan nyata. Dalam waktu dekat, Menkes Budi Gunadi Sadikin dijadwalkan terbang ke Bali untuk meninjau langsung RSUD Wangaya Denpasar dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.

Baca juga:  BBPOM Uji Pangan Buka Puasa, Sate Lilit Ditemukan Kandung Formalin

Tepat pukul 12.00 WIB, Gubernur Koster diterima Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Koster tidak hanya datang sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai wakil suara rakyat dan alam Bali yang baru saja diterjang banjir besar.

Dengan tegas dan penuh empati, Koster menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2026. Termasuk program normalisasi beberapa tukad (sungai) di Bali seperti Tukad Badung dan Tukad Unda. Kedua sungai ini, bersama aliran lain, baru saja menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir bandang yang merusak Denpasar dan sekitarnya.

Lasarus merespons positif. Ia menegaskan Komisi V DPR RI siap membahas usulan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum. Lebih dari itu, Lasarus meminta Menteri PU segera turun langsung ke Bali untuk melihat kondisi nyata di lapangan.

Baca juga:  Jukung Tanpa Awak Ditemukan di Perairan Gili Selang

“Kami sangat berterima kasih. Ketua Komisi V sangat mendukung dan akan dibahas di Komisi V dalam Rapat Kerja dengan Menteri PU, serta meminta agar Menteri PU segera berkunjung ke Bali,” ujar Koster.

Langkah Gubernur Koster ini menunjukkan upaya serius menghadirkan solusi, bukan sekadar wacana. Normalisasi sungai bagi Bali bukan hanya proyek pembangunan, melainkan usaha menjaga keseimbangan alam dan keselamatan masyarakat.

Di balik diplomasi itu, Koster menegaskan pesan mendalam: Bali bukan semata destinasi wisata, tetapi rumah bersama yang harus dijaga. Seperti aliran tukad yang tak henti menuju laut.

Pertemuan terakhir dengan Kepala BPKP pada pukul 13.00 WIN. Ia memohon dukungan kepada Kementerian Imigrasi terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA). “Kepala BPKP telah dikontak oleh Pak Menko Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beliau sangat mendukung dan agar segera diajukan surat yang ditujukan langsung kepada Kepala BPKP,” pungkas Koster. (kmb/balipost)

BAGIKAN