MANGUPURA, BALIPOST.com – Suasana berbeda tampak di pintu masuk utama Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung pada Senin (1/9). Ratusan pecalang, aparat kepolisian, serta petugas keamanan berjaga di area tersebut. Setiap pengunjung yang hendak masuk wajib menyampaikan tujuan kedatangannya.
Tak hanya di gerbang utama, masyarakat yang mengenakan busana adat putih-hitam juga terlihat berkumpul di depan Pura Lingga Bhuwana. Pengamanan bahkan diperketat hingga ke gedung DPRD Badung.
Sejak Sabtu (30/8), sistem pengamanan di kawasan Puspem Badung sudah diperketat. Akses masuk bagi masyarakat yang biasanya berolahraga di area ini ditutup sehingga hanya pintu utama yang dibuka. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi atas adanya informasi terkait kemungkinan aksi demonstrasi lanjutan.
Kabag Umum Setda Badung, Nyoman Artaka menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjaga keamanan aset negara. “Kami sebagai instansi pemerintah harus juga siap dengan segala upaya untuk mengamankan aset pemerintah dan insiden tahun 1998 tidak terulang kembali. Untungnya pihak adat ikut membantu melalui pecalangnya dalam melakukan pengamanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengamanan di kawasan Puspem melibatkan lintas sektor. “Petugas satpam kami juga melakukan pengamanan tanpa shift sejak Sabtu lalu. Begitu juga dengan pihak Satpol PP Badung bersama pihak kepolisian dan TNI. Kami bukan ingin melarang masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Namun, kami tidak ingin aksi damai ini nanti akan berujung anarkis dan merusak aset pemerintah sehingga perlu sinergi dari lintas sektor termasuk masyarakat adatnya,” terangnya.
Meski penjagaan dilakukan lebih ketat, aktivitas pelayanan masyarakat tetap berjalan normal. Berdasarkan pantauan di lapangan, berbagai urusan administrasi tetap dilayani. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Anak Agung Arimbawa memastikan layanan publik tidak terganggu.
“Pelayanan kami normal seperti biasa meski pengamanan agak ketat di gerbang masuk Puspem Badung. Ada sejumlah masyarakat yang sudah kami layani untuk beberapa keperluan administrasi kependudukan mereka,” ungkapnya. (Parwata/balipost)
