MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung mulai mensosialisasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Senin (21/7).
KKPD adalah Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Ini adalah kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bank penerbit KKPD akan memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu terlebih dahulu, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban melunasi kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati.
KKPD dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi, termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Penerapan KKPD diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan efisien.
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung lB. Surya Suamba belum lama ini mengatakan pentingnya penggunaan KKPD di era digitalisasi. Seiring perkembangan zaman dan teknologi semua dituntut untuk memberikan pelayanan berbasis digital atau elektronik.
“Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sosialisasi penggunaan KKPD ini berdasarkan ketentuan dari pusat dan pemanfaatan belanja kedepannya wajib melalui cashless yang bertujuan untuk memudahkan, meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam bertransaksi,” ujarnya.
Plt. Kepala BPKAD Ketut Wisuda mengatakan bahwa kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan KKPD berdasarkan amanat Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang pengaturan operasional tata cara penggunaan serta penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, yang bertujuan untuk mendorong implementasi, elektronifikasi dan transaksi keuangan. (Parwata/balipost)
