Arsip foto - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (kiri), Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa (tengah) menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Kamis (26/5/2025). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Guna memastikan penerbangan tetap aman dan lancar dari potensi gangguan akibat konflik di wilayah udara Timur Tengah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan AirNav Indonesia, maskapai nasional, dan otoritas asing.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, pihaknya terus memonitor dan melakukan koordinasi mengenai situasi yang terjadi di Timur Tengah bersama pihak-pihak terkait lainnya sehingga tidak mengganggu penerbangan nasional.

“Kami berkoordinasi dengan AirNav Indonesia, maskapai nasional, serta otoritas penerbangan sipil negara-negara terkait untuk memastikan keselamatan dan kelancaran penerbangan, khususnya yang melintasi wilayah udara Timur Tengah,” kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (29/6).

Baca juga:  Mulai 30 September, Kemenhub Hentikan Izin Operasional Kalstar

Ia menuturkan, hal itu dilakukan sebagai langkah menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, serta adanya penutupan sementara sejumlah ruang udara di wilayah tersebut.

Dia menyampaikan perkembangan (update) informasi terkait penggunaan ruang udara/flight information region (FIR) di wilayah tersebut, masih terdapat penutupan sebagian ruang udara dan jalur penerbangan di sejumlah wilayah FIR.

“Antara lain penutupan pada bagian barat FIR Tehran, penutupan sebagian jalur penerbangan di FIR Tel Aviv, FIR Dubai dan FIR Cairo,” ujarnya.

Baca juga:  Menjelang Libur Panjang, Kemenhub Pastikan Kesiapan Bandara Soetta

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta maskapai nasional untuk terus memonitor kondisi ruang udara di Timur Tengah.

Selain itu, maskapai diminta melakukan penyesuaian jalur penerbangan bila diperlukan, serta menyusun skenario alternatif guna meminimalkan gangguan operasional, termasuk terhadap penerbangan haji dan umrah.

Kemenhub juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh maskapai dan otoritas penerbangan.

Baca juga:  Polda Bertemu DPRD, Koordinasi Soal Pergub No. 80 2018

Lukman menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. “Informasi lebih lanjut akan disampaikan secara berkala sesuai perkembangan situasi di lapangan,” kata Lukman. (Kmb/Balipost)

 

BAGIKAN