MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung berupaya mencegah kebocoran pajak lewat pengawasan potensi penerimaan. Salah satunya melalui uji coba Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah (SIOPD) yang digelar di kawasan Jalan Pantai Batu Bolong, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara.
Berdasarkan informasi Minggu (15/6) program percontohan ini melibatkan lintas instansi, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Kebudayaan Badung. Ketiga instansi tersebut didampingi langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menjalankan pendataan terintegrasi melalui sistem baru ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I.B. Surya Suamba, mengatakan memimpin langsung pelaksanaan uji coba pada Jumat (13/6). Penerapan SIOPD adalah bagian dari strategi Bupati Badung dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.
Mantan Kadis PUPR Badung ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi perizinan saat ini yang telah berbasis online melalui sistem OSS (Online Single Submission) membuat pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengakses data perizinan secara langsung dan cepat.
“Dengan OSS, izin membangun bisa langsung keluar hanya dengan sekali klik. Namun di sisi lain, kami di kabupaten kesulitan memperoleh data real-time. Maka dari itu, kami lakukan pendataan langsung di lapangan, didukung SIOPD, agar potensi kebocoran pajak bisa ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Surya Suamba menuturkan bahwa sistem ini akan sangat membantu dalam mempercepat pendataan Mandiri Pajak Wajib Pajak Daerah (MPWPD). Hal ini dinilai penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang memiliki kewajiban pajak, bisa terdata dan termonitor secara sistematis.
Dalam waktu dekat, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara lebih masif. Dijadwalkan pada Kamis mendatang, uji coba lanjutan akan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala lingkungan (kaling) di seluruh wilayah Badung.
“Dari kegiatan uji coba ini akan dilaporkan ke pimpinan dan akan dilakukan apel. Hari Kamis akan dilakukan secara masif yang melibatkan OPD, camat, hingga Kaling,” tegasnya. (Parwata/balipost)
