DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana adanya kapal cepat dari Banyuwangi-Denpasar dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru bagi Denpasar.
Pasalnya sebelum ada kapal cepat pun, akses masuk ke Bali dan Denpasar masih bebas sehingga banyak timbul masalah sosial.
Kondisi ini bisa dilihat dari beberapa kali penertiban oleh Satpol PP terhadap gepeng, pengemis, manusia silver (pengamen).
Kepala Dinas Sosial Denpasar IGA Laxmy Saraswati mengaku khawatir penyeberangan cepat Banyuwangi ini akan memberi dampak sosial bagi Denpasar. Karena Pemda Banyuwangi tidak akan menanggung BPJS Kesehatan warga bermasalah jika tinggal di Denpasar.
“Jika stay di Denpasar, tidak tinggal di Banyuwangi walaupun KK Banyuwangi, maka tidak akan ditanggung. Kami jadinya repot, kemarin ada yang meninggal, kita mesti mencari tukang gali kubur untuk kemanusiaan,” ungkapnya prihatin.
Bahkan ia pernah menangani kasus keluarga yang tidak mau menerima anggota keluarga yang meninggal. “Setelah ditelusuri dan diverifikasi, warga yang mengalami masalah sosial, keluarganya tidak mau menerima. Karena kemanusiaan akhirnya kita kubur,” ungkapnya.
Sementara para gelandangan, pengemis dan manusia silver yang kerap ia tangani merupakan buruh bangunan yang belum mendapat pekerjaan sehingga mencari pendapatan dengan melakukan hal itu. “Gelandangan dan pengemis datang datang lagi, padahal sudah kami kembalikan ke daerah asalnya, karena adanya jalur tanpa identitas. Sedangkan kalau pakai pesawat, tidak mungkin karena harus memberikan KTP, sedangkan di Gilimanuk, bagaimana,” bebernya.
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, beberapa waktu lalu mengaku, saat ia ke Surabaya menghadiri Apeksi, Gubernur dan Wakil Jawa Timur mengatakan akan ada kapal cepat tersebut. Namun sampai saat ini pihaknya belum menandatangani kerja sama.
“Karena walau bagaimana pun berlabuhnya di Denpasar sementara kita belum menandatangani juknisnya, kita akan tunggu, pembicaraan langsung ke kami juga belum ada,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
