MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan meminjam triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur mengatasi kemacetan.
Nilai pinkaman yang direncanakan mencapai Rp 3 triliun. Meski begitu, angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan pembangunan, yang diperkirakan mendekati Rp 10 triliun.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Jumat (30/5), menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa. Terutama dalam rangka mengatasi masalah kemacetan yang semakin parah di wilayah Badung.
“Pembangunan infrastruktur adalah prioritas kami. Kami ingin masalah kemacetan ini bisa segera dicarikan solusi. Untuk itu, pinjaman menjadi salah satu opsi realistis karena harga tanah di Badung terus meroket setiap tahunnya,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Adi Arnawa menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi awal dengan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, tidak ada hambatan berarti. Saat ini, Pemkab Badung sedang mematangkan skema dan sumber pinjaman yang akan dipilih.
Ada beberapa alternatif yang tengah dipertimbangkan, antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), atau lembaga keuangan lainnya. Meski belum diputuskan, opsi melalui BPD Bali dinilai paling mendekati dan memungkinkan.
“Memang belum final. Tapi saat ini yang paling realistis adalah melalui BPD Bali. Namun kami tetap membuka kemungkinan melalui PT SMI atau pihak lain, tergantung kajian dan kesepakatan selanjutnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi Arnawa mengungkapkan bahwa kebutuhan total untuk pembangunan infrastruktur di Badung mencapai hampir Rp 10 triliun. Namun, pinjaman awal yang diajukan hanya sekitar Rp 2,8 hingga Rp 3 triliun.
Hal ini dilakukan agar pembangunan bisa segera dimulai sebelum harga tanah melonjak lebih tinggi. “Kalau dilihat kebutuhan secara keseluruhan, kami perlu mendekati Rp 10 triliun. Tapi jelas itu tidak bisa sekaligus. Karena itu, kami harus bergerak cepat agar tidak semakin tertinggal, terutama karena kenaikan harga tanah di Badung sangat agresif,” tambahnya.
Terkait skema pengembalian pinjaman, Adi Arnawa menegaskan akan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan penyertaan modal di BPD Bali, yang diharapkan dapat mendongkrak jumlah dividen untuk membayar cicilan pinjaman.
“Setiap tahun kami akan tingkatkan penyertaan modal. Targetnya Rp 1,8 triliun. Dengan meningkatnya modal, dividen juga akan naik, dan itu bisa digunakan sebagai sumber pelunasan utang,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
