DENPASAR, BALIPOST.com – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025–2029 kini mulai dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Selasa (27/5).
Musrenbang RPJMD ini menjadi tonggak penting dalam merumuskan arah pembangunan Bali 5 tahun ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat mewakili Gubernur Bali pada pembukaan Musrenbang RPJMD Bali 2025-2029, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (27/5), mengatakan bahwa Musrenbang diselenggarakan sebagai wujud komitmen Pemprov Bali untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.
Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah terpilih dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pembangunan nasional.
Ditegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan menjadi peta jalan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, kearifan lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. RPJMD tersebut akan sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.”
Visi tersebut diwujudkan dengan 22 misi yang dijabarkan ke dalam 6 bidang prioritas. Bidang pertama, yaitu Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya, serta Kearifan Lokal. Kedua, Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan. Ketiga, Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata. Keempat, Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi. Kelima, Lingkungan, Kehutanan, dan Energi. Dan keenam, Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Lebih lanjut disampaikan bahwa capaian indikator makro pembangunan Bali selama ini secara umum berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah Bali sudah on the track, namun dinilai masih belum optimal karena masih banyak yang perlu dibenahi.
Diungkapkan, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 tercatat sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen. Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,80 persen atau turun 0,45 persen dibandingkan tahun 2023.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1,79 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,69 persen. Indeks Gini Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar 0,348, menurun atau lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,362, yang masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,63, meningkat 1,53 poin dibandingkan capaian tahun 2023.
Untuk itu, semua capaian tersebut harus terus ditingkatkan. Salah satunya dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan yang lebih akurat, dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up, serta pendekatan politik secara menyeluruh.
Kepada bupati/wali kota se-Bali, ditegaskan bahwa RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 ini harus dijadikan pijakan dalam menyusun RPJMD Semesta Berencana di seluruh kabupaten/kota. Sehingga pembangunan Bali benar-benar diimplementasikan dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. (Ketut Winata/balipost)
