NEGARA, BALIPOST.com – Belum validnya data manifes penumpang penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk disoroti.
Pihak-pihak terkait yang melayani tiket online diharapkan ikut memperhatikan kepatuhan data manifes itu untuk antisipasi gangguan keamanan dan menunjang pariwisata Bali.
Hal tersebut ditekankan Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati saat rapat koordinasi dengan stakeholder terkait di Pelabuhan Gilimanuk, Senin (19/5).
Rakor yang juga dihadiri dari Dandim 1617/Jembrana, dan perwakilan Pemkab Jembrana ini digelar dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif khususnya di Pelabuhan Gilimanuk.
Saat rapat, sejumlah perwakilan memberikan masukan, antara lain dari pihak ASDP yang memaparkan mekanisme aplikasi Ferizzy untuk pendataan tiket dan manifes, serta perwakilan perbankan yang mengakui masih terdapat kendala dalam pengawasan agen penjualan tiket.
Pihak pengelola tiket online menyampaikan kendala terkait pengisian data yang masih panjang dan kompleks. Mereka menilai perlunya wadah paguyuban untuk mengatur para penjual tiket.
Disampaikan pula tentang pentingnya penerapan sanksi tegas bagi agen tiket yang tidak mematuhi aturan manifes demi menjaga validitas data penumpang.
Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengatakan Pelabuhan Gilimanuk merupakan pintu utama masuk ke Bali. Karena itu, pengamanan yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran wisata dan menjaga ketertiban umum.
“Kami harapkan semua pihak dapat bersinergi dan bertindak tegas terhadap data manifes yang tidak valid agar potensi gangguan dapat diminimalisir,” ujar AKBP Kadek Citra Dewi.
Kapolres juga mengingatkan bahwa mulai Januari 2026, KUHP baru akan berlaku dengan aturan pidana terkait pencantuman data tidak sesuai pada manifes, yang akan menjadi dasar penegakan hukum ke depan. (Surya Dharma/balipost)
