I Nyoman Sugawa Korry. (BP/Win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Seusai dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Selasa (5/9), Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya menyatakan, komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan Wayan Koster yang ditandai dengan adanya 44 tonggak pembangunan Bali Era Baru.

Bahkan, program yang dilaksanakan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru diperkuat dengan kebijakan dan program lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Komitmen Pj Gubernur Bali, Mahendra Putra ini pun diapresiasi, karena sesuai dengan harapan krama Bali.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, berharap langkah pertama yang mesti dilakukan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Putra adalah adaptasi. Sebab, meskipun Mahendra Jaya kelahiran Bali, namun belum banyak bergaul dengan staf Sekda dan pimpinan OPD di Provinsi Bali. Begitu juga dengan para tokoh masyarakat, lembaga desa adat dan agama. Sehingga, memerlukan waktu untuk beradaptasi. “Di sinilah diuji kepemimpinannya, semakin cepat bisa beradaptasi, itu akan semakin baik,” ujar Sugawa Korry.

Langkah kedua yang mesti dilakukan Pj Gubernur Bali, yaitu menindaklanjuti program-program yang baik dan menyempurnakannya, serta menyelesaikan program-program yang belum selesai dilakukan untuk kemajuan Bali yang sejahtera dan damai, serta menjaga kearifan lokal Bali.

Terkait UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang berhasil diperjuangkan pada kepemimpinan Wayan Koster bersama Cok Ace ini, menurut Sugawa Korry, UU ini mesti ditindaklanjuti oleh Pj Gubernur Bali. Sebab, UU Provinsi Bali ini telah memberikan kewenangan bagi Bali untuk mengembangkan daerahnya dengan kebijakan. Salah satu kebijakan yang telah dibuat yaitu kebijakan pemungutan untuk wisatawan asing untuk lingkungan dan budaya. Bahkan, kebijakan ini sudah ada, yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023. “Ini harus ditindaklanjuti biar bisa operasional, karena ini akan berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah, kemampuan APBD kita. Ini prioritas,” tandas Sugawa Korry.

Baca juga:  Unsur Kebudayaan, Subak dan Manuskrip Kearifan Lokal Bali Mesti Dimuliakan

Langkah prioritas lainnya yang mesti dilakukan Pj Gubernur Mahendra Jaya, adalah bagaimana menjadikan sektor pertanian bisa menjadi penyeimbang struktur ekonomi Bali. Dari sisi pembangunan infrastruktur, ada hal-hal yang mesti dilakukan. Seperti, halnya keberhasilan pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas di Sanur, namun menyebabkan kemacetan. Penyebab kemacetan ini mesti dicarikan solusi oleh Pj Gubernur Bali. Hal lainnya, terkait pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung, Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, dan Shortcut Singaraja – Mengwi mesti dilanjutkan pembangunannya. Sehingga bisa selesai sesuai dengan tahapan perencanaannya.

Sugawa Korry, berharap dengan berbagai pengalaman di kepolisian dan jabatan lain yang pernah diembannya, Mahendra Jaya mampu dan wajib melakukan negoisasi dengan pihak ketiga. Sehingga segala hambatan yang menjadi sandungan dalam pembangunan infrastruktur utamanya PKB bisa diatasi. Jika hal ini tidak bisa dilakukan akan berpengaruh terhadap APBD.

“Selamat bertugas bapak Pj Gubernur Bali, Bapak Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya, semoga sukses dan kami yakin bapak Pj Gubernur akan cepat beradaptasi, cepat dalam melakukan langkah-langkah strategis menindaklanjuti pembangunan dan masalah-masalah yang masih belum selesai di Bali ini. Astungkara, apa yang telah ditugaskan kepada bapak Pj Gubernur bisa sukses di Bali,” harap Sugawa Korry.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali ini, mengungkapkan bahwa sinergisitas antara DPRD Provinsi Bali yang anggotanya dari berbagai partai politik sudah berjalan baik dengan Wayan Koster selama 5 tahun belakangan ini. Banyak hal yang telah didukung, dan ada juga koreksi dari DPRD Bali, terutama Partai Golkar terhadap beberapa kebijakan Wayan Koster. Meskipun demikian, dikatakan bahwa Wayan Koster tidak anti dengan koreksi. Bahkan, ia senang apabila program/kebijakannya mendapat masukan dari dewan. Sehingga, proses demokrasi di Provinsi Bali berjalan dengan baik.

Baca juga:  Tiga Gereja Ini Dapat Pengamanan Khusus

Terlebih, kepemimpinan Wayan Koster telah berjalan dengan sangat baik. Terutama bagaimana ia menjabarkan program-programnya sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Meskipun belum sempurna, namun program-programnya telah dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, mesti dilanjutkan dan diperkuat oleh Pj Gubernur Bali. Terutama program-program yang sedang dan belum berjalan dengan baik. Sehingga perlu dibenahi untuk kesejahteraan krama Bali.

Akademisi Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. I Wayan Rideng, SH.,MH., meyakini Pj Gubernur Mahendra Jaya memiliki perspektif yang sama terhadap tantangan yang dihadapi Bali ke depan. Sehingga, kebijakan dan program yang dilahirkan Wayan Koster dalam menata Bali ke depan, pasti akan dilanjutkan. Tentu dengan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada.

Wayan Rideng, mengungkapkan tren positif dalam berbagai dimensi pembangunan Bali telah ditunjukkan oleh tangan dingin duet pimpinan Wayan Koster – Cok Ace pada periode pertama sebagai Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali. Berbagai hasil fenomenal telah ditunjukkan di tengah adanya terpaan pandemi Covid-19 yang sempat meluluhkan sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk Bali. Selama hampir 2 tahun lebih, terfokus kegiatannya melalui berbagai program penanganan Covid-19. Namun dibalik itu, Wayan Koster sebagai nahkoda tidak pernah mengenyampingkan pembangunan bidang lainnya. Diantaranya, perhatian terhadap pranata yang berhubungan dengan adat-istiadat, seni budaya, dan kearifan lokal yang menjadi supporting pengembangan pembangan kepariwisataan.

Baca juga:  Peduli Seniman Muda

Selain itu, lanjut Wayan Rideng, berbagai kebijakan telah diberlakukan melalui penerbitan beberapa produk hukum daerah. Berbagai terobosan sebagai inovasi dalam rangka penguatan dan pemberdayaan yang merupakan kearifan lokal juga telah dilakukannya. Hasil monumental yang dicapainya tidak saja merupakan pembangunan secara fisik (infrastruktur) dan kelembagaan, tetapi juga perjuangan atas penerbitan dan keberlakukan UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Didalamnya adanya pengakuan terhadap karakteristik Bali terhadap yang secara universal telah dikenal, yakni falsafah Tri Hita Karana dan Sad Kerthi. “Sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wayan Koster dan Cok Ace atas pencapaian yang diakui secara regional dan internasional, tentu krama Bali sendiri,” ujar Wayan Rideng.

Sebagai akademisi, Rideng dengan gestur serius menyatakan Wayan Koster telah dinyatakan lulus dengan capaian “dengan pujian”. Mengingat legacy yang diwariskan memberikan kemanfaatan. Bahkan sangat-sangat visioner melalui penerbitan Perda Bali tentang 100 Tahun Haluan Pembangunan Bali.

Sekretaris Prodi S3 Hukum Pascasarjana Unwar ini, mengatakan Pulau Bali tidak memiliki sumber daya alam, sebagaimana provinsi lainya. Sehingga, Bali mengandalkan sektor pariwisata yang didukung oleh lingkungan alam dan kebudayaan.

Oleh karena itu, berkewajiban untuk memikirkan dan menjaga lingkungan alam dan kebudayaan Bali yang menjadi penciri dan pembeda dengan daerah tujuan wisata lainya. Sebagai DTW, tentu akan dibanjiri oleh para investor yang terkadang berorientasi profit, mengabaikan prinsip pariwisata berkelanjutan. Untuk itu, perlu ada proteksi dan ketegasan dalam pengambilan setiap kebijakan. Kesemua hal tersebut, telah ditunjukan oleh sikap Wayan Koster untuk menjaga Bali. (Winatha/Balipost)

BAGIKAN