Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri langsung peluncuran Go Live Tahap 1 penerapan aplikasi Inaportnet di 40 pelabuhan yang berlangsung di Kantor Kemenhub Jakarta. (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Sebanyak 40 pelabuhan menerapkan digitalisasi pelayanan kepelabuhanan atau Inaportnet dan diharapkan sampai akhir tahun 2023 mencapai 151 pelabuhan.

Dengan penambahan ini, maka total pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet dari 2016 sampai Juni 2023 yaitu sebanyak 149 pelabuhan, atau sudah lebih dari 50 persen dari total target sebanyak 260 pelabuhan hingga akhir tahun 2023.

“Penerapan Inaportnet di pelabuhan-pelabuhan merupakan wujud pengawasan bersama antar ‘stakeholder’ terkait, sehingga pelayanan kepelabuhanan akan lebih akuntabel dan transparan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (27/6).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri langsung peluncuran Go Live Tahap 1 penerapan aplikasi Inaportnet di 40 pelabuhan yang berlangsung di Kantor Kemenhub Jakarta.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai langkah awal komitmen bersama penerapan Inaportnet di 40 Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang terdiri dari 19 pelabuhan yang menjadi percepatan target pengawasan komoditas mineral dan batubara, dan 21 pelabuhan prioritas berdasarkan kunjungan kapal, 15 Distrik Navigasi dan 19 Badan Usaha Pelabuhan.

Baca juga:  Truk Penuh Muatan Ambruk di Kapal

Menhub mengatakan pelabuhan menjadi pusat distribusi logistik yang dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing negara. Dengan digitalisasi pelayanan yang dilakukan melalui Inaportnet, diharapkan pelayanan kepelabuhanan semakin baik dan dapat mendorong efisiensi biaya logistik nasional.

Budi Karya berharap seluruh pemangku kepentingan terkait dapat terus meningkatkan koordinasi dan menghilangkan ego sektoral, guna memberikan pelayanan terbaik di pelabuhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi komitmen dan upaya Kemenhub. Menurutnya, ini adalah wujud nyata sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk memberikan pelayanan kepelabuhanan yang baik kepada masyarakat.

“Dengan implementasi tahap pertama 2023, diharapkan Inaportnet dapat mewujudkan visi sebagai penggerak utama efisiensi pelayanan publik, melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi di bidang impor dan ekspor. Kita harapkan daya saing nasional bisa terus meningkat,” kata Airlangga.

Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan Kemenhub dalam upaya penerapan Inaportnet di 40 pelabuhan, di antaranya yaitu menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) kepada para operator UPP dan Distrik Navigasi untuk tahap I pada Maret lalu sebagai langkah awal penerapan inaportnet.

Baca juga:  Dermaga 1 Padangbai Diperbaiki

Kemudian melakukan uji coba infrastruktur, uji coba Sistem BUP, System Integration Test (SIT) dengan BUP dan stakeholder terkait; dan menyelenggarakan sosialisasi kepada secara bertahap kepada pengguna jasa di 40 pelabuhan pada Mei 2023 hingga pertengahan Juni 2023.

Dijadwalkan, pelaksanaan Go Live Inaportnet Tahap 2 akan dilaksanakan pada awal bulan September 2023 dan Go Live tahap 3 pada bulan November 2023.

Adapun 40 pelabuhan yang mulai menerapkan Inaportnet, yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung; Tanjung Redep; Atapupu; Pomako; Raja Ampat; Benete; Reo.

Selanjutnya, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang; Susoh; Tapak Tuan; Teluk Sigintung; Kintap; Pulau Bunyu; Sungai Nyamuk; Kuala Samboja; Sangkulirang; Tanjung Santan; Laiwui; Buli; Bunta; Pagimana; Pomalaa; Kolaka; Lapuko; Brondong; Marapokot; Baa; Sebu; Waikelo; Larantuka; Lewoleba; Sadai; Jailolo; Soasio; Babang; Saumlaki; Bintuni; Kaimana; Sungai Lumpur; Calabai.

Baca juga:  ¬†Musim Hujan, Dimsum Ramai Diserbu Penikmat Kuliner

Sebagai informasi, berdasarkan hasil sidang komite fasilitasi ke-47 pada Organisasi Maritim Internasional (IMO, telah mewajibkan negara anggotanya untuk menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.

Untuk itu, Indonesia melalui Lembaga National Single Window (LNSW) terus mempersiapkan dan mendorong optimalisasi pemanfaatan digitalisasi kepelabuhanan di Indonesia melalui mekanisme single submission, single processing, dan single synchronizing and decision making.

Salah satunya yaitu melalui aplikasi Inaportnet yang merupakan bagian dari ekosistem logistik nasional (NLE), yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Aplikasi Inaportnet ini telah terintegrasi dengan beberapa layanan dari pemangku kepentingan lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Kesehatan Pelabuhan.

Inaportnet berfungsi untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang ada di setiap instansi terkait, guna melayani kapal dan barang baik untuk kegiatan kapal ekspor impor maupun domestik. (Kmb/Balipost)

 

BAGIKAN