Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar “Susainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development in Indonesia” yang dipantau di Jakarta, Rabu (13/7/2022). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Indonesia membutuhkan sekitar 243 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.500 triliun untuk menyediakan listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih hijau. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Dibutuhkan 243 miliar dolar AS untuk mencapai target kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Ini hanya untuk sektor ketenagalistrikan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam webinar “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development in Indonesia” yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu (13/7).

Baca juga:  Paripurna DPR RI Setuju Jenderal Andika Jadi Panglima TNI

Anggaran setara Rp3.500 triliun tersebut diperlukan guna mencapai target NDC Indonesia untuk menurunkan emisi karbon hingga 29 persen dengan upaya sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Untuk mencapai target NDC yang sebesar 29 persen, sektor ketenagalistrikan perlu mengurangi emisi karbon hingga 314 juta ton setara karbondioksida.

“Angka itu menjadikan sektor ketenagalistrikan penyumbang pengurang emisi karbon kedua terbesar setelah sektor kehutanan,” kata Sri Mulyani.

Baca juga:  AP II Peduli Lombok, Serahkan Bantuan Senilai Rp 500 Juta

Adapun untuk mencapai target NDC yang sebesar 41 persen, sektor ketanagalistrikan perlu mengurangi emisi karbon hingga 446 juta ton setara karbondioksida pada 2030. “Pendanaan untuk mengurangi emisi karbon tidak hanya akan datang dari uang pemerintah. Pemerintah akan berperan, tapi peran swasta dan pembiayaan internasional juga penting,” kata Sri Mulyani.

Karena itu saat ini pemerintah juga masih menyusun teknis pengenaan pajak karbon untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha yang telah berhasil mengurangi emisi karbon. Pemerintah juga masih mendiskusikan terkait harga karbon yang paling adil.

Baca juga:  Kepemilikan Toko Modern Diyakini Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Adat

“Sayangnya pasar karbon global tidak memiliki harga karbon yang universal. Ini perdebatan serius dalam pertemuan Menteri Keuangan negara anggota G20 terkait harga karbon yang adil yang mencerminkan tanggung jawab umum yang berbeda,” ucap Menkeu Sri Mulyani. (kmb/balipost)

BAGIKAN