Petugas mengangkut meja pelayanan penumpang saat hari pertama pembukaan kembali penerbangan internasional di area Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (14/10/2021). Bandara Ngurah Rai resmi dibuka kembali untuk melayani penerbangan internasional. (BP/Dokumen)

DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana pemerintah menambah penerbangan langsung (direct flight) dari
Singapura-Bali bersamaan dengan dibukanya travel bubble antara Singapura dengan Batam-Bintan disambut dingin oleh pelaku pariwisata di Bali. Wacana tersebut dianggap sia-sia dan pemanis saja, karena sesungguhnya tidak akan terjadi.

Dalam keterangan pers pada Senin (24/1), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut B. Panjaitan, mengatakan pemerintah ada rencana penambahan pesawat dari Singapura ke Bali. Hal ini pun, dikatakannya, telah dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Tapi, ia tidak bisa memastikan hal ini akan terus berjalan karena tergantung pada perkembangannya. “Semua ini sangat dinamis karena penyakit ini (COVID-19, red) pun banyak yang tidak kita duga,” tutupnya.

Terkait adanya keinginan itu, Regional Director of Operations and General Manager SereS Hotels and Resorts, Nyoman Prabawa mengatakan, penambahan penerbangan dari Singapura ke Bali akan sia-sia. “Sejak Bali dibuka untuk Wisman mulai 14 Oktober 2021 lalu, belum ada penerbangan dari Singapura langsung ke Bali. Jika rencana Bapak Menko Marves itu akan menambah penerbangan, maka sia-sia saja. Sebab jadwal penerbangan Singapura-Bali yang telah dibuka belum berjalan maksimal,” sebutnya.

Prabawa mengatakan, berdasarkan informasi yang dilakukan dengan double check pada informan yang dapat dipercaya, belum ada penerbangan dari
Singapura–Denpasar sampai detik ini. Mungkin saja, ini memang sengaja dibuat untuk memberikan harapan dan semangat kemajuan pariwisata. “Sebaiknya yang didorong adalah kesepakatan
travel bubble Singapura-Bali dan Bali dengan negara lain yang menerapkan travel bubble,” usulnya.

Penerbangan langsung dari Singapura ke Bali, kata dia, memang berisiko karena melonjaknya kasus Omicron di luar negeri. Tetapi, wisatawan yang
hendak masuk ke Indonesia melalui skema travel bubble, harus memenuhi sejumlah syarat dianggapnya akan aman.

Baca juga:  Selipkan Pesan Prokes Lewat ‘’Masatua’’ Bali

Syarat yang harus dipenuhi, seperti sudah 2 kali
vaksin, menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam, memiliki visa kecuali bagi WNA Singapura yang bagian dari ASEAN, memiliki asuransi 30.000 Singapore Dollar, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan Blue Pass. “Dengan persyaratan ini, saya rasa su￾dah memberikan keamanan bagi pelaku pariwisata yang akan terkait langsung
dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata,” ucapnya.

“Jika pemerintah ingin memajukan kembali pariwisata di Bali, maka yang didorong bukan penambahan penerbangan, tetapi kesepakatan pariwisata tanpa syarat yang selama ini memberatkan wisatawan. Sebut saja karantina yang masih dirasakan berat,” ujarnya.

Dengan pariwisata skema travel bubble, Prabawa merasa wisatawan akan mulai berdatangan. Dengan dibukanya travel bubble antara Singapura, Bintan,
Batam dan Bali, pasti sedikit banyak akan berdampak positif, tapi tidak akan mampu mengangkat tingkat hunian hotel secara merata. “Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah serius akan membuka travel bubble ini. Jangan-jangan cuma prank (lelucon, red) aja,” imbuhnya.

Ia secara pribadi mendukung kebijakan travel bubble  itu, meskipun hotel yang dikelolanya belum tentu kebagian wisawatan. Paling tidak ada kebijakan
yang menaikan moral atau psikologi warga Bali yang bertumpu kepada pariwisata. “Itu sangat penting buat kami yang sedang terpuruk secara moral dan psikis. Para pejabat tidak cukup peka untuk merasakan kepedihan ini, karena mereka masih digaji penuh. Sedangkan rakyat hanya diminta untuk bersabar
saja. Tapi, bank, PLN, PDAM, Telkom, Kantor Pajak tidak diminta untuk ikut bersabar,” pungkasnya.

Baca juga:  Dua KMP Alami Masalah Kandas di Selat Bali

CEO Pramana Experience, I Nyoman Sudirga Yusa, CHA, Selasa (25/1) mengatakan dua tahun di masa pandemi, pemerintah melalui departemen terkait selalu membuat sensasi dengan kebijakan-kebijakan yang terkesan membuat pelaku pariwisata terlalu berharap pada pemulihan sektor ini bisa berjalan baik. “Kenyataannya, hal tersebut tidakt erjadi atau sama sekali tidak berjalan,” kata Sudirga.

Sebut saja pembukaan penerbangan internasional lewat Bandara Ngurah Rai pada 14 Oktober 2021. Sampai saat ini belum ada pesawat internasional yang bisa mendarat. Bahkan, setelah melihat Surat
Edaran yang dikeluarkan, ternyata Bandara Ngurah
Rai tidak termasuk ke dalam jalur masuk bagi orang asing. “Ini kan sebagai salah satu rencana Kementerian Maritim dan Investasi, sehingga tidak mungkin tidak dapat direalisasikan di lapangan,”
ujarnya.

Sejak awal kebijakan yang diambil pemerintah lebih
menitikberatkan pada sektor kesehatan dengan melakukan pembatasan kegiatan atau perlintasan orang-orang. Maka tidak akan mungkin dengan penambahan penerbangan dari suatu negara dengan kasus Omicron yang cukup tinggi karena itu akan berdampak pada Bali nantinya.

Ia mempertanyakan apakah Indonesia dan Bali sudah cukup yakin dengan pemberlakuan kebijakan karantina dan green zone yang sudah disiapkan. “Pada kenyataan di lapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi dari penerapan protocol Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE), baik dari individu atau organisasi. Hanya event international badminton yang
terlihat sangat baik dalam penerapan travel bubble, selebihnya masih jauh dari apa yang disampaikan,” ucapnya.

Baca juga:  Korban Jiwa COVID-19 Masih Bertambah, Jumlah Harian Pasien Sembuh Lebih Rendah dari Kasus Baru

Bagi dia, adanya travel bubble antara Singapura dengan Batam-Bintan merupakan peluang untuk masuknya kunjungan wisatawan mancanegara
(Wisman), tetapi instrumen travel bubble ini juga harus diikuti dengan aturan-aturan lainnya.

Sudirga mengungkapkan pemerintah mesti memberi
berbagai kemudahan. Misalnya kemudahan visa bagi travelers, asuransi, jalur aman bagi wisatawan selama berwisata. Hal ini tentu menjadi fokus pemulihan pariwisata nasional. “Jadi sekali lagi ini baru rencana dari Bapak Menteri, baiknya kita jangan bereaksi berlebihan karena terkait asuransi dan karantina.
Semoga hal ini benar-benar bisa beliau wujudkan,” harapnya.

Demikian halnya General Manager Villa Kayu Raja, Gede Nik Sukarta yang mengatakan, terkait rencana pemerintah tersebut pelaku pariwisata Bali tidak
berharap banyak karena situasi masih tidak pasti. “Jika itu benar, tentu sangat baik bagi pariwisata Bali. Faktanya kami sudah merana selama dua tahun. Kami
menyambut baik rencana Bapak Menteri itu, namun, kami tidak berharap banyak karena situasinya masih tidak pasti,” ucapnya.

Sebagai insan dan praktisi pariwisata, pihaknya akan selalu berdoa yang terbaik, sehingga bisa bersabar
dan ikhlas dalam ketidakpastian ini. Jika ini benar, tentu akan adanya kembali aktivitas atau ekonomi Bali melalui pariwisata bisa bangkit lagi.

Namun, kebijakan apapun harus serius dan pikirkan secara hati-hati. “Dibukanya travel bubble antara Singapura dengan Batam-Bintan itu bagus. Ini sebagai
uji coba, kalau nantinya sukses, bisa berlanjut Singapura–Bali, lalu Bali–Australia, Bali–Taiwan, Bali–Jepang, dan BaliTaiwan, sehingga bisa open border international,” harap Sekretaris PHRI Badung ini. (Budarsana/BTN)

BAGIKAN