Beberapa wisatawan domestik melihat suasana pantai di kawasan Sanur, Denpasar. Sejak jumlah kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, aktivitas wisatawan makin banyak terlihat di beberapa tempat wisata di Bali. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah tinggal sebulan lagi. Tak sedikit warga yang sudah mulai mempersiapkan liburan, meski pun di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Seperti diakui salah satu warga, Komang Triyanthini. Ia mengatakan libur Natal dan Tahun Baru biasanya diisi dengan perjalanan wisata. Rutinitas tahunan ini absen dilakukannya tahun lalu karena ketika itu penyebaran COVID-19 cukup tinggi dan vaksinasi juga belum segencar saat ini.

Namun, di tahun ini ia berencana melakukan liburan meski pandemi belum berlalu. Alasannya, dirinya dan anggota keluarga yang lain sudah memperoleh vaksinasi lengkap. Selain itu, penyebaran COVID-19 di Indonesia juga sudah melandai. “Rencana sih liburan ke Malang, tapi paling hanya sebentar agar bisa refreshing dan mencari udara segar sebab sudah hampir 2 tahun tidak berlibur,” ujarnya, Jumat (26/11).

Dikatakannya, terpenting dalam melakukan aktivitas liburan ingat dengan protokol kesehatan 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. “Yang penting ingat prokes, konsumsi vitamin, dan selalu jaga imun tubuh agar tidak drop,” sebutnya.

Terkait libur Nataru ini, pemerintah terus berupaya untuk mengingatkan masyarakat tentang masih adanya potensi penularan kasus COVID-19. Bahkan, menjelang periode libur Nataru, Pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19.
Kebijakan dikeluarkan melalui Instruksi (InMendagri) No. 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Baca juga:  Sanggar Tedung Agung, Tampilkan Drama Tari Gambuh Anyar

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan walaupun kasus saat ini cenderung terkendali, namun kehati-hatian tetap diperlukan. “Periode Nataru sangat berpotensi pada lonjakan kasus. Terutama menimbang perilaku masyarakat seringkali kurang disiplin saat berlibur atau mengunjungi kerabat,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun beberapa penyesuaian tersebut diantaranya, Pertama, pengaturan kegiatan di rumah ibadah atau gereja. Pihak rumah ibadah diminta untuk membentuk Satgas sebelum menerima jemaat untuk beribadah. Satgas akan bertugas untuk mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan selama rangkaian ibadah dan berkoordinasi aktif dengan Satgas COVID-19 di daerah setempat.

Apabila ibadah fisik dilakukan, maka kapasitas keterisian ruang ibadah adalah maksimal 50%. Sebelum memasuki rumah ibadah jemaat wajib melakukan skrining kesehatan elektronik menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.

Kedua, Peniadaan mudik saat masa Nataru. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunda mobilitasnya baik dalam jarak dekat atau jarak jauh seperti mudik apabila tidak mendesak. Secara bersamaan, pemerintah juga menghimbau pekerja migran indonesia untuk menunda kepulangannya mengingat kondisi kasus di beberapa negara lainnya masih tergolong dinamis.

Baca juga:  Hadapi COVID-19, Brand Herborist Lakukan Aksi Pencegahan

Ketiga, Pengaturan perayaan tahun baru 2022 dan tempat perbelanjaan. Himbauan ini melingkupi larangan melaksanakan acara perayaan tahun baru, larangan untuk mengadakan pawai dan arak-arakan, serta larangan acara lainnya yang bukan merupakan rangkaian pokok peribadatan. Selain itu, tempat makan dan minum serta bioskop hanya dapat beroperasi dari jam 09.00-22.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pemerintah daerah pun juga harus menutup semua alun-alun di daerahnya masing-masing pada tanggal 31 Desember-1 Januari 2022.

Keempat, Pengaturan cuti periode libur Nataru yaitu dengan melarang pengambilan hak cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta di masa Nataru sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 712, No.1, dan No.3 Tahun 2021.

Kelima, Pengaturan di tempat wisata lokal dimana akan diterapkan sistem ganjil genap di area kunjungan wisata. Kapasitas operasionalnya maksimal 50% dan pengunjung wajib skrining Peduli Lindungi. Sebagai tambahan pihak penyelenggara kegiatan wisata tidak diperkenankan untuk melakukan pesta perayaan yang berisiko menimbulkan kerumunan.

Keenam, mobilitas masyarakat secara umum juga akan menerapkan sistem ganjil genap, tetap berlakunya syarat hasil negatif tes COVID-19 untuk perjalanan, dan menjalankan skrining dengan Peduli Lindungi saat hendak masuk ke fasilitas publik. Fasilitas publik dan kegiatan masyarakat lainnya akan mengikuti aturan PPKM di Level 3 termasuk peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga untuk meminimalisir kerumunan. Khusus terkait kawasan tempat tinggal warga, pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan akan dilakukan oleh Posko Check Point yang terdiri dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri.

Baca juga:  Penularan COVID-19 Makin Landai, Mayoritas Kabupaten Laporkan Tambahan Kasus 1 Digit

Penyesuaian lainnya adalah terkait sektor pendidikan. Pihak sekolah dihimbau tidak meliburkan sekolah pada periode Nataru dan menetapkan jadwal pembagian rapot di Bulan Januari 2022. Untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak-anak karena bepergian.

Terkait dengan aturan terbaru ini pemerintah daerah dihimbau segera mengadaptasi dalam peraturan daerah terkait poin-poin arahan yang berlaku sejak 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022. Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat.

Pihak lain seperti Tokoh/Pemuka agama, tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah/Walinagari, Pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonforma dan Media Massa diharapkan berkolaborasi untuk sosialisasi peraturan secara masif.

Nantinya InMendagri ini akan dipertegas dengan Surat Edaran dari Satgas COVID-19. Aturannya akan mencakup aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, dan optimalisasi peran Satgas di tiap tingkat wilayah administratif dan di setiap fasilitas publik. “Masyarakat diharapkan dapat mengikuti semua peraturan yang ada, demi memastikan keamanan bersama,” pungkas Wiku. (Diah Dewi/balipost)

BAGIKAN