Budi Gunadi Sadikin. (BP/Dokumen)

DENPASAR, BALIPOST.com – Belasan kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus COVID-19, paling tidak dalam dua minggu berturut-turut. Wilayah yang menunjukkan tren kenaikan ini, dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (22/11), akan dimonitor secara ketat.

Lebih lanjut, Menkes dalam keterangan virtual dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden mengatakan pihaknya mengamati perkembangan kasus di seluruh kabupaten/kota. “Semuanya masih baik, jadi kita tidak perlu khawatir. Tetapi kita memonitor yang berpotensi ada kenaikan,” ujarnya.

Ia mengutarakan ada 2 kota, yaitu Fakfak dan Purbalingga yang sudah empat minggu berturut-turut ada kenaikan kasus konfirmasi. “Walaupun memang jumlahnya masih kecil, positivity rate masih rendah, BOR rumah sakitnya juga masih rendah. Tapi kita mengikuti daerah-daerah ini agar jangan sampai terlambat kalau nanti ada kenaikan,” cetusnya.

Selain itu, Kota Lampung Utara disebutnya sudah 3 minggu berturut-turut naik dan 16 kabupaten/kota yang dalam 2 minggu berturut-turut mengalami kenaikan. “Ada 19 kota yang kita monitor secara ketat, kita surveilans secara ketat karena ada kenaikan kasus, walaupun masih kecil, lebih dari dua minggu,” ungkap Budi.

Baca juga:  Indonesia Targetkan 2035 Bebas TB

Ia mengatakan bahwa pihaknya memperhatikan kota-kota tersebut, terkait yang harus diperbaiki. Salah satunya menyangkut tracing dan testingnya. “Testing harus dilakukan dari orang-orang kontak erat hasil tracing. Kami melihat kota-kota yang ada kenaikan, disiplin tracing (pelacakan) kontak erat dan melakukan testing bagi orang yang didefinisi sebagai kontak erat sudah sangat rendah,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau semua pimpinan daerah, bupati, wali kota, agar selalu meningkatkan dan menjaga disiplin tracing dan testing. “Ini sangat penting untuk bisa mencegah adanya gelombang baru (penularan COVID-19),” sebut Menkes.

Baca juga:  Capaian Pengendalian COVID-19 Harus Disyukuri, Tetap Waspada dan Hati-hati

Survei Antibodi

Dalam kesempatan itu, Menkes juga mengatakan pemerintah mulai melakukan survei antibodi penyakit COVID-19 setiap enam bulan sekali untuk mengetahui tingkat infeksi dan kekebalan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan ke depan. Survei antibodi tersebut sudah dilakukan di 34 provinsi dan di 1.000 desa.

Survei tersebut hasil kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan perguruan tinggi yang memiliki ahli epidemiolog. Menkes mengatakan survei tersebut diharapkan akan selesai pada Desember 2021.

“Diharapkan Desember ini selesai sehingga kita bisa lihat pekan ketiga atau keempat Desember laporan lengkap dari hasil seroprevalence survey di seluruh kabupaten/kota, seluruh provinsi di Indonesia. Dan rencananya kita akan lakukan setiap enam bulan, sehingga kita memiliki kontrol dasar pengambilan kebijakan ke depan,” jelas Budi.

Baca juga:  Kembali Naik ke 3 Digit, Ini 3 Daerah Penyumbang Terbanyak Tambahan Kasus

Survei antibodi ini dilakukan untuk mengetahui antibodi yang muncul pada masyarakat di suatu daerah. Antibodi tersebut bisa didapatkan dari vaksinasi ataupun muncul secara alami dari infeksi COVID-19 yang pernah terjadi.

Budi juga mengatakan saat ini pemerintah terus mendorong vaksinasi lansia untuk terus dilakukan di setiap daerah Indonesia. Dia menyebut syarat vaksinasi sebanyak 50 persen agar suatu wilayah bisa menurunkan level PPKM cukup efektif untuk meningkatkan laju vaksinasi pada lansia.

“Untuk vaksinasi lansia, dulu masih 40 persen yang divaksinasi, sekarang secara total lansia sudah 50 persen. Dan 12 provinsi sudah lebih di atas 50 persen. Sejak angka vaksinasi 50 persen dipakai sebagai syarat naik PPKM, itu jadi kencang sekali,” kata Budi. (Diah Dewi/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *