Suasana pelaksanaan koordinasi GPDRR di Nusa Dua, Senin (18/10). (BP/Istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Indonesia melakukan pembahasan dengan tim PBB sebelum penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua, Bali pada 2022. Koordinasi dan kehadiran kedua belah pihak ini akan memberikan masukan-masukan penting, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini.

Dalam rilis Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Senin (18/10), diungkapkan Bali sebagai tuan rumah menyampaikan situasi terkini penanganan pandemi COVID-19. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan, penyebaran COVID-19 di Bali mulai dapat dikendalikan.

Namun, potensi risiko penyebaran masih tetap ada. Ia mengungkapkan bahwa seluruh wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota berada pada zona risiko rendah saat ini.

Baca juga:  Presiden Pastikan Kesiapan Pemerintah Tangani Gempa di Sulawesi Tengah

“Pada tanggal 14 Oktober 2021, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali telah memutuskan untuk membuka pelaku perjalanan dari luar negeri untuk masuk ke Bali, sampai saat ini diputuskan sebanyak 19 negara diperbolehkan masuk ke Bali,” ujarnya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Rentin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan mulai dari penyusunan pedoman, seperti akomodasi karantina, dan simulasi untuk menerima pelaku pejalanan dari luar negeri. Dalam mempersiapkan gelaran internasional ini, Pemprov Bali telah melakukan beberapa persiapan, antara lain melakukan sertifikasi CHSE tempat akomodasi, venue serta fasilitas pendukung.

Baca juga:  BPBD Jembrana Usulkan Dua Sirine Mitigasi Bencana

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan penyiapan pelaksanaan sertifikasi kesiapsiagaan bencana, khususnya di kawasan ITDC. “Pemutakhiran rencana kontinjensi dan protokol tetap penanggulangan bencana, termasuk COVID-19, serta upaya strategis pengendalian pandemi maupun optimalisasi pengawasan penerapan protokol kesehatan dan pengetatan pintu masuk Bali,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sudirman berharap penyelenggaraan GPDRR ketujuh tahun depan dapat menjadi momentum kembali pulih dan membangun ketangguhan dari pandemi dan bencana lainnya. Melalui penguatan pada pengurangan risiko bencana dalam menyikapi risiko sistemik.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. menyampaikan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan dan strategi percepatan penanganan COVID-19, yang dilakukan dengan kolaborasi multipihak. “Namun memperhatikan kemungkinan perkembangan masalah COVID-19 ke depan ini dalam persiapan Pemerintah Indonesia tetap menyiapkan beberapa alternatif skenario-skenario pelaksanaannya,” ujar Raditya.

Baca juga:  Dekranasda, Fasilitasi Perajin Gianyar Pameran di Batam ITT EXPO 2017

Di hadapan tim PBB, Raditya menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo dan legislatif memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GPDRR 2022 di Bali. Selain itu, Raditya menyatakan isu yang tidak kalah penting yaitu kesiapsiagaan bencana, tak hanya COVID-19 tetapi juga ancaman bencana alam, seperti gempa bumi dan erupsi gunung api. (kmb/balipost)

BAGIKAN