Mewakili Gubernur Koster, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra membuka secara resmi Webinar "Memaknai dan Mengkontekstualisasi Trisakti Bung Karno" dari Gedung Gajah, Jayasabha, Minggu (6/6). (BP/Ist)

DENPASAR, BALIPOST.com – Provinsi Bali adalah Provinsi pertama yang menyelenggarakan Bulan Bung Karno di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan hadirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. Oleh karena itu, untuk memaknai dan mengkontekstualisasi Trisakti Bung Karno, Pemprov Bali menggelar Webinar Bulan Bung Karno III tahun 2021 yang digelar secara hybrid, daring dan luring dari Gedung Gajah, Jayasabha, Minggu (6/6).

Webinar ini menghadirkan 3 narasumber, seperti pakar politik Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S, pakar ekonomi Dr. I Gede Made Sadguna dan pakar budaya Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Kar, M.Hum., serta dihadiri juga oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, tokoh, adat, tokoh masyarakat, dari sektor pendidikan institusi, pelajar hingga masyarakat umum.

Gubernur Bali, Wayan Koster yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra membuka secara resmi webinar yang mengusung bertema “Memaknai dan Mengkontekstualisasi Trisakti Bung Karno”. “Setelah Bulan Bung Karno ke-3 dibuka secara resmi di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya pada tanggal 1 Juni yang lalu, maka tepat hari ini tanggal 6 Juni, yang juga merupakan hari kelahiran bapak proklamator atau founding father kita, kita melaksanakan Webinar Bung Karno sebagai upaya untuk menggali kembali ajaran-ajaran beliau,” demikian sambutan Gubernur Koster yang pada kesempatan tersebut dibacakan oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Baca juga:  Hanya Segini Jumlah Nakes di Atas 60 Tahun yang Divaksinasi di RSPTN Unud

Gubernur Koster, menekankan kembali akan pentingnya ajaran Bung Karno, yaitu Tri Sakti Bung Karno dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Sebab, buah pikiran Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan ini senafas dengan visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Bulan Bung Karno, berusaha mensinergikan antara ajaran Bung Karno dan filosofi lokal masyarakat Bali yang berada dalam satu nafas perjuangan untuk menginspirasi kehidupan bersama.

Tema yang diusung pada Bulan Bung Karno ke-3 ini, yaitu “Wana Kerthi Taru Prana Bhuwana” atau Pohon sebagai Nafas Bumi”. Lebih dari itu, Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Bali ini, menekankan rasa apresiasi dan hormat kepada Bapak Bangsa tersebut tidak cukup hanya melalui seremonial semata.

Baca juga:  2022, Bali akan Jadi Lokasi Promosi Pariwisata Aman Bencana di Kancah Dunia

Namun lebih penting dari itu, yaitu memahami ajarannya, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata bersama-sama dengan masyarakat dan bangsa. “Saya mengajak masyarakat untuk kembali menguatkan ajaran penting Bung Karno, seperti gotong royong, kebersamaan dalam membangun ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM/IKM/Industri Kreatif, serta melestarikan budaya dan juga menguatkan kearifan lokal hingga memupuk kecintaan masyarakat Bali terhadap NKRI,” tegasnya

Sebagai komitmen untuk menwujudkan ajaran Tri Sakti Bung Karno, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster telah mengeluarkan Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, yang kemudian di saat yang sama Bupati/Walikota juga telah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Bulan Bung Karno. Maka pada bulan Juni ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno.

Baca juga:  Dari Tertibkan Pedagang Bermobil di Denpasar hingga Dua WNA Ajukan Pindah Jadi WNI

“Tentu saja Saya harapkan ini bukan hanya peringatan semata. Melalui Bulan Bung Karno, Saya harap semua elemen masyarakat hingga ke tingkat desa terus menginternalisasikan dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan ajaran-ajaran Bung Karno secara nyata sesuai dengan kearifan loka Sat Kerthi, sesuai dengan budaya Bali untuk memperkuat, memperkokoh jati diri integritas serta ketahanan adat dan budaya Bali,” tendasnya.

Pada kesempatan itu, dari segi berdaulat secara politik, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S selaku pakar politik menekankan pentingnya keputusan politik yang independen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sementara dari segi berdikari secara ekonomi, I Gede Made Sadguna memandang perlu dijalankan sistem perekonomian adat Bali sebagai wujud nyata dari Tri Sakti Bung Karno di bidang ekonomi.

Sedangkan dari segi berkepribadian dalam kebudayaan, Prof. I Gede Arya Sugiartha berpendapat kepribadian bangsa Indonesia, khususnya Bali tidak boleh tergerus oleh pandangan atau ideologi luar, sehingga bisa terus mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal, adat dan budaya Bali. (Winatha/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *