Seorang petani mengangkut hasil panennya di Jatiluwih, Tabanan. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pembangunan infrastruktur saat ini tengah menjadi fokus dari Pemprov Bali. Pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur bahkan mencapai 28 persen lebih dari total belanja atau sekitar Rp 2 triliun.

Berbeda dengan anggaran untuk sektor pertanian yang masih cenderung rendah. “Sekarang belum bisa dialokasikan minimal 5 persen dari APBD karena digelontor besar pun, dinasnya belum siap. Konsepnya belum ada,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry dikonfirmasi, Rabu (2/12).

Kendati demikian, lanjut Sugawa Korry, tetap ada peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Walaupun memang tidak besar yakni hanya sekitar Rp 5 miliar.

Baca juga:  Tambahan Kasus Baru Positif COVID-19 di Bali Masih Terjadi, Jumlahnya Kembali Turun

Tambahan anggaran itupun hanya dialokasikan untuk subsidi pupuk. Lantaran Bali kini masih fokus pada infrastruktur, pihaknya menyarankan agar dinas terkait mulai menyiapkan konsep untuk mengembangkan pertanian.

Sektor ini diharapkan bisa menjadi prioritas setelah nanti pembangunan infrastruktur seperti penataan kawasan suci Besakih, shortcut, jalan tol, dan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung rampung. Terlebih, untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan ekonomi Bali, tidak cukup hanya dengan memberi stimulus.

Tapi harus ada konsep yang komprehensif. “Stimulus kan salah satu, tapi konsepsinya yang lebih penting. Konsep di dalam mengarahkan sektor pertanian itu bisa berperan lebih seimbang dengan sektor pariwisata,” jelas Politisi Golkar ini.

Baca juga:  Penangkaran Kunang-Kunang, Jadi Wisata Baru Desa Taro

Menurut Sugawa Korry, model pertanian yang akan dikembangkan mesti ditentukan terlebih dulu. Hanya seperti sekarang, atau berorientasi kepada kualitas produk pertanian.

Kemudian didukung oleh industri pengolahan. Terpenting, pihaknya menekankan Bali harus berani membuat lembaga research and development khusus sektor pertanian.

Lembaga ini, antaralain bertugas untuk membuat bibit unggul, sistem pengolahan, dan sebagainya. “Jadi, semacam laboratorium begitu. Kalau di negara-negara maju, setiap provinsinya punya satu sehingga nanti petani tinggal menjalankan saja,” paparnya.

Baca juga:  Karena Ini 7 KK di Jimbaran Jalani Karantina

Sebelumnya, Koordinator Pembahasan Ranperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021, Gede Kusuma Putra mengatakan, dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata perlu terus ditingkatkan. Yakni melalui program pembangunan ekonomi di berbagai sektor, terutama di sektor primer dan sekunder.

Hal ini merupakan satu dari dua rekomendasi yang diberikan dewan kepada eksekutif. “Penekanan pembangunan ekonomi di sektor primer dan sekunder disamping akan menjadikan daya tahan ekonomi Bali semakin kuat, semakin kokoh (dengan keseimbangan struktur ekonomi yang baru, red) sekaligus adanya penyerapan lapangan kerja yang cukup besar,” ujarnya. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.