DENPASAR, BALIPOST.com – Pemprov Bali masih menempatkan petugas di check point Ketapang, Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ingin masuk ke Bali. Selain itu, check point Gilimanuk bekerjasama dengan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) juga masih diaktifkan walaupun arus balik Lebaran sudah berakhir.
“Itu yang sekarang masih efektif sampai kurang lebih tanggal 21 Juni,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta dikonfirmasi, Jumat (12/6).
Setelah itu, lanjut Samsi, akan disesuaikan mengikuti SE Dirjen Perhubungan Darat No.11 Tahun 2020. SE utamanya mengatur pemberlakuan tiket online pada sistem transportasi darat. Para penumpang dan awak kendaraan harus diupayakan kesehatannya.
Ketika SE nanti berjalan, maka check point otomatis tidak berfungsi maksimal. Oleh karena itu, pihaknya akan memfokuskan upaya antisipasi di Pelabuhan Gilimanuk. “Kita akan tarik (petugas) dari Ketapang, untuk dikuatkan lagi di Gilimanuk. Jadi kembali seperti sebelum masa arus mudik dan arus balik,” jelasnya.
Samsi menambahkan, pelaku perjalanan yang ingin keluar atau masuk ke Bali lewat Pelabuhan salah satunya harus menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 berbasis rapid test dengan masa berlaku 7 hari. Kalau ternyata surat keterangan itu sudah tidak berlaku lagi, harus dilakukan rapid test di Pelabuhan.
“Kalau penumpang, dia rapid test mandiri. Tapi kalau logistik, dia masih dibantu rapid test nya oleh Gugus Tugas Provinsi Bali,” imbuhnya.
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, Gugus Tugas Provinsi dan pihak kepolisian memang berkolaborasi dalam operasi Ketupat Agung H-7 dan H+7 Lebaran. Petugas dari Provinsi khususnya melakukan screening arus balik, bahkan mulai dari Ketapang. Walaupun operasi Ketupat Agung sudah selesai, Gugus Tugas masih tetap bertugas di sana.
“Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali masih berjaga disitu (Ketapang, red),” ujarnya.
Untuk di Gilimanuk, Dewa Indra menyebut, petugas telah ditambah personil dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi untuk membantu mengisi aplikasi cek diri. (Rindra Devita/balipost)
