JAKARTA, BALIPOST.com – Partai politik, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif beserta para pendukungnya diingatkan tidak mempolitisasi bantuan bencana alam yang saat ini di alami sejumlah wilayah di Indonesia.
“Siapapun yang menarik ke politik soal bantuan pada bencana harus dikritik. Namun tetap perlu melibatkan BPK dan KPK agar semuanya transparan,” tegas Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Prof Siti Zuhro dalam diskusi bertajuk ‘Cegah Penyelewengan Bantuan Bencana Sulteng’ di Gedung DPR, Selasa (9/10).
Siti Zuhro mengatakan selain lembaga audit negara, masyarakat juga diajak turut berperan serta mengawasi distribusi bantuan bencana alam. “Fungsi pengawasan terhadap dana bencana, harus melibatkan masyarakat. Karena kita punya pengalaman saat bencana Aceh, bagaimana aksi bantuan itu tambal sulam,” imbuhnya.
Ia meminta agar pemerintah memperbaiki sistem pengawasan dana bencana alam. Tata kelola dana bencana ini harus cermat agar tidak terjadi penyimpangan. “Memang sulit menghindari tarikan politik, karena yang punya kesempatan besar adalah calon petahana. Nah, disinilah Pak Jokowi harus bersikap profesional,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan pemerintah, bersikap bijak terhadap berbagai dana bantuan asing. Sehingga tidak terjadi komparasi saat menangani bencana daerah lain. “Sekarang ini agak sensi, apapun bisa menjadi komoditas politik. Karena dana bantuan asing ini sangat luar biasa besarnya,” tegasnya.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengaku belum mendapati temuan adanya penyimpangan dana bencana. Kendati demikian, DPR tetap memonitor dana bantuan tersebut. “Saya sampai sekarang masih mempunyai kecenderungan husnudzon, berbaik sangka. Kalau besok ada suudzon, itu hal lain. Jadi saya pikir sepanjang normatif itu masih kita, kecuali satu dua hari ke depan kita lihatlah,” ujar politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Di sisi lain, ia mengusulkan sudah selayaknya dilakukan kajian untuk melihat kemungkinan pemindahan Ibu Kota Sulawesi Tengah dari Kota Palu Ali ke kota lainnya yang dinilai lebih aman dari gempa. “Perlu kita kaji kembali Palu menjadi ibu kota (Sulawesi Tengah) dan kita pikirkan kota baru sebagai ibu kota setelah melihat kondisi tanah di kota itu,” ujarnya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar memastikan, bantuan yang diterima kementeriannya tidak mengalami kebocoran. Dadang mengatakan bansos tersebut berasal dari gudang Bansos Kemsos untuk tanggap bencana di berbagai daerah. Diantaranya yang berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sumatra Selatan (Sumsel) dan Bekasi.
Total nilai bantuan mencapai Rp 7,43 miliar. Sebelum dikirimkan, semua bansos telah diawasi dan dicek untuk mengawasi kualitasnya. “Catatan kami dari BSKBA itu anggaran yang sudah tersalurkan dari kemensos itu 7,4 miliar,” ujarnya.
Ia mengakui ada penjarahan terkait distribusi bantuan, terutama yang terkait bantuan sembako, seperti bantuan mie instan. “Kami memaklumi karena kondisinya memang darurat. Namun dari sisi anggaran pengawasan sudah kami lakukan,” imbuhnya.
Agar tidak terjadi kebocoran, ia mengajak partisipasi masyarakat di lapangan, seperti tenaga kesejahteraan kecamatan juga pendamping PKH untuk mengawal penyaluran bantuan dari masyarakat. (Hardianto/balipost)
