Zulkifli Hasan saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR pada Musyawarah Kerja (Muker) Kowani Tahun 2017 di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (9/8). (BP/har)
JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan kepada masyarakat yang daerahnya sedang menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018. Dia meminta dapat memahami benar bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat.

“Rakyat yang sadar harus memahami bahwa rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa. Sehingga jangan hutang budi karena dikasih uang. Jangan hutang budi karena dapat sembako. Jangan hutang budi kerena dikasih transport lalu pilih kepala daerah yang telah memberi uang,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR pada Musyawarah Kerja (Muker) Kowani Tahun 2017 di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (9/8).

Baca juga:  Ahok Divonis Dua Tahun Penjara

Menurutnya boleh saja menerima uang dan sembako, namun pemberian yang diterima tidak boleh bersyarat, sehingga pilihan pilkada tetap dilakukan secara jernih dan independen. “Pilihannya harus obyektif, lihat latarbelakang calon kepala daerahnya, pernah terlibat korupsi nggak? Yakin tidak mampu membawa perubahan. Harus dipikir betul,” imbuhnya.

Zulkifli mengatakan dalam memilih pemimpin, masyarakat bisa melihat filosofi ayam dan telur. “Ini seperti telur sama ayam. Karena pemimpin yang jelek, itu hasil pilihan rakyat. Jadi pilihlah yang punya kapasitas, punya kompetensi dan betul-betul mampu mewakili,” ingatnya.

Baca juga:  Ketua MPR Tegaskan Kepala Daerah Tak Boleh Jadi Tim Sukses Pilpres 2019

Lebih jauh, Zulkifli mengakui peran perempuan sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa serta persatuan dan kesatuan nasional sesuai dengan tujuan dibentuknya Kongres Wanita Indonesia (Kowani). “Kaum perempuan lah yang mampu menjahit (bendera) merah putih yang robek. Kowani sebagai wadah perempuan pejuang menjadi tumpuan harapan perekat bangsa di tengah carut marut kondisi kekinian bangsa Indonesia,” ujarnya.

Peran perempuan yang strategis itu, katanya, mampu menjadi katalisator kondisi kekinian negeri ini. Mulai pembinaan internal rumahtangga, lingkungan sosial, hingga berkiprah menanggulangi perilaku menyimpang bagi generasi muda. Seperti dilibatkan dalam membantu tugas-tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Pelayanan Pos Terpadu (Posyandu) bidang kesehatan ibu dan anak. (Hardianto/balipost)

Baca juga:  Hasil Kajian MPR, Perlu Penataan Kepemilikan Perorangan atas BUMN
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *