
AMLAPURA, BALIPOST.com – Layanan antar jemput pasien hingga saat ini masih tetap berjalan. Program yang sebelumnya dikenal sebagai Antar Jemput Pasien (AJP) atau KJP tersebut tidak dihapus, melainkan dikembangkan menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (PPKT) dengan cakupan layanan yang lebih luas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Bumi Lahar.
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Karangasem, dr. I Komang Wirya, saat menanggapi sorotan Ketua Komisi IV DPRD Karangasem, I Wayan Sudira, dalam rapat kerja gabungan pembahasan APBD 2027 di Gedung DPRD Karangasem, Selasa (17/11).
Wirya mengatakan, transformasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan pelayanan kesehatan daerah. PPKT kini tidak hanya menangani layanan rujukan pasien, tetapi juga mencakup lima fungsi utama, yakni pelayanan kegawatdaruratan (emergency), rujukan non-emergency, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pendidikan dan pelatihan, serta penanganan kebencanaan. “Pelayanan AJP itu masih jalan, hanya bertransformasi menjadi PPKT. Bukan hilang,” tegas Wirya.
Wirya mengatakan, pihaknya tidak menampik masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga pengemudi ambulans yang berdampak pada kecepatan respons pelayanan.
Untuk mengatasinya, Dinkes mulai mengoptimalkan kolaborasi dengan pegawai puskesmas yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan. Dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga diharapkan dapat memperkuat operasional layanan, terutama melalui bantuan tenaga pengemudi.
“Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pemenuhan standar armada. Kita kini mengutamakan penggunaan kendaraan yang memenuhi persyaratan ambulans demi menjamin keselamatan pasien selama perjalanan, baik untuk penanganan kegawatdaruratan maupun rujukan antar fasilitas kesehatan,” katanya
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Karangasem, I Wayan Sudira, meminta agar perubahan sistem pelayanan tersebut diikuti dengan koordinasi dan evaluasi yang lebih baik. Ia mengaku menerima keluhan masyarakat, terutama para kepala wilayah, yang kesulitan menghubungi layanan ambulans.
“Kami mendapatkan informasi armada penuh ketika dihubungi, padahal setelah dilakukan pengecekan kendaraan justru terlihat terparkir. Mohon koordinasi lagi agar tidak ada miskomunikasi,” ujarnya.
Sudira meminta Dinkes memastikan keberlanjutan program sekaligus membenahi mekanisme pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. “Transformasi AJP menjadi PPKT kita harapkan tidak sekadar mengubah nama dan cakupan program, tetapi juga meningkatkan kualitas respons pelayanan kesehatan. Sebab, dalam situasi darurat, kecepatan ambulans bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat,” tandas Sudira.(Eka Parananda/balipost).










