
DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan masih mengkaji besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 setelah menerima aspirasi pekerja dalam aksi dan audiensi di Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11). Koster menyebut keputusan final akan ditetapkan sebelum batas waktu penetapan UMP Bali 2027.
Koster mengatakan aksi pekerja justru mendorong dirinya kembali menelusuri perkembangan penetapan UMP Bali sejak 2016. Dari penelusuran tersebut, ia menilai basis data upah yang digunakan sebelumnya relatif rendah jika dilihat dengan kondisi saat ini.
“Kalau dipakai kacamata sekarang itu rendah. Sehingga dipakai formula dengan alfa yang tertinggi pun, dia tetap rendah,” ujar Koster di hadapan perwakilan pekerja.
Menurut Koster, aturan yang berlaku memungkinkan penetapan upah tidak hanya menggunakan formula pengupahan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun, KHL tidak otomatis ditetapkan sebagai UMP, melainkan menjadi salah satu basis dalam menentukan besaran UMP.
“Bisa juga selain menggunakan formula, menggunakan pendekatan KHL. Bukan menetapkan KHL menjadi UMP, tapi memakai itu sebagai satu basis dalam menetapkan UMP,” jelasnya.
Koster mengungkapkan, Dewan Pengupahan Bali sebelumnya telah membahas sejumlah alternatif besaran UMP. Dari pembahasan yang melibatkan unsur pekerja, perusahaan, akademisi dan pemerintah, muncul empat opsi, yakni sekitar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta dan opsi tertinggi sesuai KHL sekitar Rp5,6 juta.
Dari proses tersebut, rekomendasi Dewan Pengupahan berada pada kisaran Rp4,5 juta. Koster kemudian mengaku sempat mengambil jalan tengah dengan angka Rp4,2 juta.
“Karena itu kemarin saya mengambil jalan tengah di angka Rp4,2 juta. Tapi barusan diskusi ditolak,” katanya.
Meski demikian, Koster menegaskan angka Rp4,2 juta tersebut belum menjadi keputusan final. Ia masih memiliki waktu untuk melakukan kajian sebelum menandatangani surat keputusan UMP Bali 2027.
Ia juga mempertimbangkan dampak kenaikan UMP terhadap pemerintah daerah, termasuk beban anggaran untuk tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu, menurutnya, keputusan UMP harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlanjutan usaha dan kemampuan pemberi kerja.
“Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Ini kemudian dikompromikan supaya nyaman, si pemberi upah juga nyaman, usahanya bisa berlanjut,” kata Koster.
Koster menyatakan keputusan UMP Bali 2027 akan segera ditentukan sebelum batas waktu penetapan.
Sementara itu, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, I Dewa Made Rai Budi Darsana atau Dewa Rai, meminta Gubernur Bali tidak mengabaikan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Dewa Rai menyebut angka yang menjadi rekomendasi tersebut sekitar Rp4.559.886. Menurutnya, angka itu harus menjadi dasar penetapan UMP Bali 2027.
“Kenaikan Rp4.559.886 rupiah. Kita catat, kawan-kawan, jangan sampai Bapak Gubernur yang kita cinta ini tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Dewa Rai dalam audiensi.
Ia meminta rekomendasi yang telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan dijalankan oleh Gubernur Bali. Menurutnya, keputusan mengenai UMP 2027 akan menjadi bagian dari catatan sejarah pemerintahan Koster, khususnya terkait keberpihakan terhadap pekerja.
Perlu diketahui, FSPM bersama Aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi damai dan audiensi pada 20 November 2026 menjelang penetapan UMP Bali 2027 pada 21 November 2026. Para pekerja meminta UMP mengacu pada KHL Bali sebesar Rp5.604.481 atau, jika dilakukan bertahap, berada pada kisaran Rp4,7 juta hingga Rp5,2 juta.
Dalam kajian Aliansi Bali Tidak Diam, UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 baru mencapai 57,23 persen dari KHL Bali yang sebesar Rp5.604.481. (Suardika/balipost)









