
DENPASAR, BALIPOST.com – Antrean kendaraan hingga menyebabkan kekroditan di Pelabuhan Gilimanuk hingga menyebabkan kemacetan panjang terjadi sampai sekarang. Polda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol. Ariasandy angkat bicara dan menyatakan tugas kepolisian hanya satu yakni mengatur arus lalu (lalin). Sedangkan terkait operasional pelabuhan merupakan kewenangan instansi lain.
“Ada kepentingan atau kewenangan banyak instansi di situ (pelabuhan). Ada Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan ASDP. Kemungkinan Kabaharkam dan Korlantas Polri akan turun ke situ untuk melakukan survei terkait situasi tersebut,” ujar Kombes Ariasandy, Kamis (19/11).
Menurutnya pola-pola yang dilakukan tahun lalu kalau dinilai efektif akan diterapkan, tinggal penataan parkir. Jika ada penambahan kapal mungkin bisa terurai antrean tersebut sehingga harus melibatkan banyak pihak mengatasi masalah ini.
“Polisi hadir di sana tugasnya hanya satu yaitu mengatur arus lalu lintas. Itu saja. Begitu masuk areal pelabuhan maka kewewenangan instansi terkait, misal soal kapal kewenangan ASDP, kantong parkir itu dinas perhubungan punya (kewenangan),” tegasnya.
Oleh karena itu harus ada kesepakatan antara pemegang kewenangan di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang, misalnya kendaraan apa saja boleh lewat. Diatur jadwalnya oleh pemerintah daerah.
Mantan Kabid Humas Polda NTT ini mengungkapkan nantinya akan ada rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral untuk membahas permasalahan tersebut dan upaya penyelesaiannya. Ia memastikan aka terjadi kepadatan saat perayaan Nataru. Namun apakah lebih tinggi atau rendah dari tahun sebelumnya, Ariasandy belum berani memastikan.
“Biar polisinya ribuan dikerahkan di jalan raya kalau di pelabuhannya mandeg, gimana caranya? Oleh karena itu akan digelar rakor lintas sektoral,” tutupnya.(Kerta Negara/balipost)










