Nyoman Parta. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya segera memasuki tahap pengesahan. Setelah pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah, Rabu (18/11), rancangan regulasi tersebut dijadwalkan disahkan melalui rapat paripurna, Kamis (19/11).

Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta, menyampaikan sejumlah poin penting yang diatur dalam RUU tersebut. Salah satu substansi utama ialah mekanisme perampasan aset yang dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa melalui putusan pidana dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.

Menurut Parta, RUU ini menjadi instrumen penting dalam upaya penegakan hukum, terutama untuk memastikan hasil tindak pidana tidak tetap dikuasai pelaku dan dapat dimanfaatkan dalam proses pemulihan kerugian.

Parta menjelaskan, aset yang dapat dirampas mencakup aset yang berasal dari hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan, serta aset berupa barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Selain itu, aset lain yang secara sah dimiliki pelaku juga dapat menjadi objek perampasan untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.

Baca juga:  Lima RUU Provinsi Ini Disahkan DPR RI

Perampasan aset juga dimungkinkan tanpa melalui proses pidana atau peradilan dalam kondisi tertentu. Hal itu, menurut Parta, dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

“Selama ini kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini walaupun tersangkanya meninggal, terdakwanya meninggal, maka asetnya bisa dirampas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/11) malam.

Ia menilai ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset karena penegakan hukum tidak semata-mata berhenti pada keberadaan atau status hukum pelaku, tetapi juga dapat menyasar aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan yang diatur.

Adapun tindak pidana yang dapat menjadi sasaran mekanisme perampasan aset, menurut penjelasan Parta, meliputi tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Baca juga:  Kapolda : Rantai Tangan dan Kaki Pelaku Narkoba

Parta mencontohkan kasus investasi bodong yang kerap merugikan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, korban kesulitan mendapatkan kembali uangnya karena pelaku sulit dijangkau, sementara aset yang berkaitan dengan tindak pidana belum dapat dipulihkan secara optimal.

Karena itu, mekanisme perampasan aset diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membantu pemulihan kerugian, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dengan dampak ekonomi luas.

Dalam penjelasannya, Parta juga menyinggung ketentuan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Poin lainnya yang menjadi perhatian ialah pengelolaan aset hasil penyitaan. Menurut Parta, selama ini aset yang telah disita dalam proses penegakan hukum kerap menghadapi persoalan. Mulai dari penurunan nilai, berkurangnya jumlah aset, hingga kesulitan dalam pemeliharaan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan pengelola aset yang bertugas mengamankan, memelihara, menilai, hingga melakukan penjualan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung proses pengembalian aset.

Baca juga:  Pekan Ini, KPK Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah

“Badan pengelola aset yang bertugas untuk melakukan pengamanan aset tindak pidana, melakukan pemeliharaan, melakukan penilaian dan melakukan penjualan sekaligus nanti memanfaatkan aset tindak pidana itu untuk pengembalian aset tindak pidana,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11). Seluruh fraksi menyepakati rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.

Parta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan RUU tersebut, termasuk pihak yang memberikan kritik, tuntutan, maupun dorongan agar regulasi perampasan aset dapat diwujudkan.

Ia berharap regulasi tersebut nantinya dapat memperkuat upaya penegakan hukum serta memberikan manfaat dalam pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN