
MANGUPURA, BALIPOST.com – Pengembangan kawasan pariwisata di lingkungan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Badung, mulai mendapat sorotan serius DPRD Bali. Tidak hanya menyangkut kelengkapan perizinan dan kajian lingkungan, pembangunan di kawasan pesisir tersebut juga dipertanyakan karena bersinggungan dengan akses publik menuju pantai, kewenangan pengelolaan ruang laut, serta keberadaan kawasan suci.
Persoalan itu mengemuka saat Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan ITDC, Senin (16/11). Dalam peninjauan tersebut, sejumlah anggota dewan menyoroti keberadaan struktur pelindung pantai atau groin, portal pembatas akses, serta aktivitas pembangunan di sekitar kawasan pulau yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam.
Sidak tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Komisi I ingin memastikan pengembangan kawasan pariwisata tidak berjalan hanya berdasarkan kepentingan investasi, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum, menjaga lingkungan, serta tidak mengabaikan hak masyarakat dan kepentingan adat.
Anggota Komisi I yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, I Made Supartha, menjadi salah satu anggota dewan yang memberikan perhatian khusus terhadap pembatasan akses menuju pantai. Mantan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali ini mempertanyakan dasar pembangunan portal yang membatasi masyarakat untuk memasuki kawasan pesisir.
Menurut politisi asal Tabanan tersebut, apabila portal dibangun untuk kepentingan proyek, hal itu tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak masyarakat terhadap ruang publik pantai.
“Persoalannya bukan hanya mengetahui ada undang-undang dan perda. Tetapi apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kita berangkat dari regulasi,” tegas Supartha.
Ia mengingatkan, pengelolaan kawasan pesisir harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pantai dan Pesisir.
Supartha menegaskan, pantai tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kawasan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan investasi. Masyarakat Bali memiliki hubungan yang erat dengan pantai, baik untuk aktivitas sosial, adat, budaya, maupun pelaksanaan upacara keagamaan.
“Apakah Bapak pernah berpikir tentang kepentingan masyarakat? Di mana fasilitas dan ruang publik yang harus diberikan kepada masyarakat? Pantai itu bukan semata-mata untuk kepentingan investasi,” sorotnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kawasan pantai memiliki nilai kesucian dalam kehidupan masyarakat Bali. Karena itu, pembangunan harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas keagamaan dan tradisi.
“Pantai itu tempat suci. Antara masyarakat dan pantai tidak pernah lepas. Itu satu kesatuan. Ada kepentingan agama, adat, dan budaya yang harus kita lindungi,” ujarnya.
Selain persoalan akses, Supartha juga meminta penjelasan mengenai pembangunan di sekitar kawasan pulau yang berpotensi mengubah karakter geografis Nusa Dua. Menurutnya, keberadaan dua daratan yang terpisah secara alami merupakan bagian dari identitas kawasan tersebut.
Karena itu, aktivitas pengurugan maupun pembangunan konstruksi yang mendekati kawasan pemisah pulau perlu mendapatkan kajian menyeluruh. Ia tidak menolak pembangunan struktur pelindung pantai apabila memang bertujuan mengatasi abrasi, tetapi pelaksanaannya harus sesuai aturan dan tidak mengorbankan kepentingan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, memastikan hasil sidak akan ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak ITDC dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, pembangunan yang bersinggungan dengan ruang laut tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan internal perusahaan. Pemanfaatan kawasan pesisir menyangkut kepentingan publik sehingga seluruh prosesnya harus memiliki dasar hukum dan memenuhi prosedur yang berlaku.
Ia mengapresiasi pembangunan struktur pelindung pantai apabila memang diperuntukkan mengatasi abrasi. Namun, kajian lingkungan, perizinan, dan pelibatan masyarakat harus dipastikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dewa Nyoman Rai secara khusus menyoroti proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, desa adat, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, dan masyarakat sekitar perlu memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan yang berpotensi memengaruhi lingkungan serta kehidupan sosial.
“Kalau berbicara AMDAL, tentu harus ada prosedur yang dijalankan. Desa adat, unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat secara luas perlu mengetahui apa yang akan dilakukan. Ini menyangkut kepentingan bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak sampai merusak ekosistem laut, termasuk mengganggu keberadaan biota dan kehidupan bawah laut.
Sebagai langkah konkret, pihak ITDC diminta menyiapkan seluruh dokumen pendukung pembangunan, mulai dari perizinan, kajian lingkungan, hingga dasar hukum pelaksanaan kegiatan.
“Kami akan mengadakan RDP secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya minta pihak ITDC, termasuk direktur utamanya, menyiapkan dan mengumpulkan seluruh data serta dokumen pendukung. Dasar hukum yang digunakan untuk membenarkan pembangunan ini juga harus disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Sorotan lain disampaikan Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir. Ia meminta agar keberadaan Pura Nusa Dharma di kawasan ITDC tetap dijaga sesuai dengan konsep dan peruntukan awalnya.
Somvir mengungkapkan dirinya telah terlibat sejak awal dalam mendukung pengembangan kawasan pura tersebut. Bahkan, ia pernah memberikan bantuan sosial sebesar Rp100 juta untuk pembangunan bagian pelinggih atau bangunan suci di kawasan itu.
Berdasarkan informasi dan kesepakatan yang pernah disampaikan sebelumnya, kawasan Pura Nusa Dharma direncanakan menjadi pusat spiritual dunia, dengan berbagai aktivitas seperti yoga, meditasi, samadhi, dan kegiatan spiritual lainnya.
Karena itu, ia berharap konsep tersebut tidak bergeser menjadi kawasan komersial, khususnya untuk pembangunan hotel maupun aktivitas lain yang tidak sesuai dengan peruntukan awal.
“Saya sendiri sejak awal sudah terlibat di kawasan ini. Waktu itu juga pernah membantu bansos Rp100 juta untuk pembangunan bagian pura. Kami mendapat informasi bahwa kawasan ini akan menjadi pusat spiritual dunia, tempat untuk yoga, meditasi, samadhi, dan kegiatan spiritual lainnya,” ungkapnya.
Somvir meminta seluruh pihak menjaga komitmen terhadap konsep awal tersebut. Selain fungsi spiritual, keasrian lingkungan dan kesucian laut di sekitar kawasan pura juga harus dipertahankan.
Ia mengingatkan laut memiliki nilai spiritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap Dewa Baruna. Oleh sebab itu, manusia berkewajiban menjaga alam dan tidak merusak keseimbangannya.
Dari sisi hukum administrasi pemerintahan, anggota Komisi I DPRD Bali I Ketut Rochineng, menyoroti persoalan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan pesisir ITDC.
Menurutnya, setiap tindakan pemerintah maupun badan usaha harus memiliki landasan hukum yang jelas. Tujuan pembangunan yang dianggap baik tidak otomatis membuat suatu kegiatan sah apabila kewenangan, prosedur, dan substansinya tidak sesuai ketentuan.
“Pertama, harus ada kewenangan. Kedua, tindakannya harus melalui prosedur. Ketiga, substansinya harus sesuai. Ini yang harus kita lihat dalam pembangunan di kawasan ini,” jelas Rochineng.
Ia secara khusus menyinggung pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut hingga 12 mil yang berada pada pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, setiap kegiatan pembangunan yang bersinggungan dengan ruang laut harus dipastikan memiliki dasar kewenangan yang tepat. Jangan sampai terdapat tindakan yang melampaui kewenangan atau tidak melalui prosedur yang semestinya.
“Ini kan menyangkut kewenangan pantai dan ruang laut. Kewenangan 0 sampai 12 mil itu berada pada provinsi. Jadi, kalau ada tindakan yang dilakukan di sini, harus jelas dasar kewenangannya. Jangan sampai ada tindakan yang melampaui kewenangan,” ujarnya.
Rochineng menilai pendalaman terhadap aspek hukum tersebut penting dilakukan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Dalam sidak tersebut, turut hadir Sekretaris Komisi I I Nyoman Oka Antara, anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga, I Wayan Tagel Winarta, serta sejumlah OPD terkait.
Komisi I DPRD Bali selanjutnya akan mendalami seluruh temuan melalui RDP dengan menghadirkan pihak ITDC dan instansi berwenang. Forum tersebut diharapkan dapat membuka secara jelas dokumen perizinan, AMDAL, dasar pemanfaatan ruang laut, serta kesesuaian pembangunan dengan ketentuan tata ruang. (Ketut Winata/balipost)










