Rapat paripurna internal DPRD Tabanan dengan agenda laporan Banggar dan Bapemperda, Senin (16/11). (BP/bit)

SINGASANA, BALIPOST.com – DPRD Tabanan menyepakati target pendapatan daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,13 triliun lebih, atau turun Rp43,99 miliar dibandingkan APBD 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD Tabanan dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Senin (16/11).

Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Tabanan tersebut dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa. Selain target pendapatan, Banggar juga melaporkan target belanja daerah 2027 sebesar Rp2,11 triliun lebih. Angka ini turun Rp137,80 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan. Karena itu, penyusunan APBD 2027 harus mengutamakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Baca juga:  Saatnya Bangun Pariwisata Bali yang Tangguh dan Berkelanjutan

Menurut Arnawa, penurunan pendapatan dan belanja daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga perlu dilakukan agar kemampuan fiskal Tabanan tetap terjaga.

Dia berharap pemerintah daerah lebih serius menggali potensi pajak dan retribusi, meningkatkan efektivitas pemungutan, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Potensi pengembangan daya tarik wisata juga dinilai perlu dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan pendapatan.

Selain itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperkuat agar pelaksanaan program sesuai dengan kemampuan anggaran. Penyusunan belanja juga diharapkan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Baca juga:  Perimbangan Keuangan dan Angka Pengangguran

Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah APBD 2027 disepakati sebesar Rp2,13 triliun lebih, turun dari APBD 2026 sebesar Rp2,18 triliun lebih. Sementara, belanja daerah ditetapkan Rp2,11 triliun lebih, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,25 triliun lebih. APBD 2027 mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat hubungan sektor hulu dan hilir, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Sementara itu, dalam agenda yang sama, Bapemperda DPRD Tabanan menyampaikan hasil evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dari tujuh rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk dalam Propemperda 2026, sebanyak lima Ranperda telah dibahas.

Selain itu, terdapat delapan ranperda di luar Propemperda yang juga telah dibahas. Untuk Propemperda 2027, Bapemperda bersama pemerintah daerah mengusulkan 11 ranperda. Diantaranya Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, APBD 2028, Perubahan APBD 2027, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026.

Baca juga:  Pleno KPU Tabanan, DCT di Tabanan 293 Caleg

Usulan lainnya meliputi perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tabanan 2028–2045, Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perbekel dan Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan komisi-komisi dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Tabanan. Secara prinsip, seluruh tahapan pembahasan tersebut menyetujui agar Ranperda APBD 2027 serta evaluasi Propemperda 2026 dan usulan Propemperda 2027 dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. (Puspawati/balipost)

BAGIKAN