DENPASAR, BALIPOST.com – Sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah masih menjadi salah satu area yang rawan praktik korupsi. Potensi penyimpangan tidak hanya terjadi saat proses pembayaran, tetapi juga dapat muncul sejak tahap perencanaan hingga serah terima barang. Karena itu, penguatan integritas aparatur dinilai sama pentingnya dengan pembenahan regulasi, kelembagaan, dan sistem pengadaan berbasis elektronik.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan integritas pejabat pengadaan pemerintah.
Dewa Made Indra menegaskan, pembenahan tata kelola pengadaan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun kecanggihan teknologi. Faktor sumber daya manusia, khususnya integritas pejabat yang menjalankan proses pengadaan, tetap menjadi penentu utama untuk mencegah penyimpangan.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” ujarnya, Kamis (12/11).
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dikelola secara profesional karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik. Besarnya alokasi anggaran pengadaan untuk mendukung pembangunan juga menuntut aparatur agar semakin cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan.
Ia mengingatkan, pengadaan tidak lagi sekadar dipandang sebagai kegiatan administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi maupun merealisasikan anggaran. Lebih dari itu, pengadaan merupakan instrumen strategis pembangunan yang harus mampu menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Di sisi lain, tantangan pengadaan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Publik kini menuntut proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dewa Made Indra menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak. Pejabat pengadaan dituntut memiliki kompetensi teknis, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” tegasnya.
Selain penguatan kapasitas aparatur, Pemprov Bali juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengadaan secara menyeluruh. Langkah yang diperlukan meliputi penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik.
Namun, seluruh pembenahan tersebut harus berjalan beriringan dengan pembangunan budaya integritas. Sebab, sistem yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung aparatur yang konsisten menjalankan aturan dan menjunjung etika profesi.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengapresiasi keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi pejabat fungsional pengadaan. Organisasi tersebut diharapkan menjadi ruang pengembangan kompetensi, penguatan profesionalisme, dan pembentukan integritas para anggotanya.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan para pejabat pengadaan agar tidak berhenti pada pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi. Seluruh aturan harus diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehingga pengadaan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Deby juga mendorong IFPI berkembang menjadi organisasi profesi yang memberikan manfaat nyata, baik bagi anggota maupun masyarakat luas. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan, melainkan dari dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan. (Ketut Winata/balipost)
