Pengerjaan ruas Jalan Desa Penebel dengan Desa Mangesta, Kecamatan Penebel.(BP/istimewa)

SINGASANA, BALIPOST.com – Ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Penebel dengan Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Tabanan, mulai diperlebar. Proyek sepanjang 1,8 kilometer tersebut menyerap anggaran Rp 3 miliar. Pelebaran dilakukan untuk memenuhi standar minimal lebar jalan kabupaten sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Dalam proyek ini, badan jalan yang sebelumnya memiliki lebar 3,5 meter ditingkatkan menjadi 4 meter. Pengerjaan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan, I Gde Made Partana, mengatakan pelebaran dilakukan karena ruas jalan tersebut belum memenuhi standar minimal jalan kabupaten.

Baca juga:  Bali Pecah Rekor! Zona Orange Ini Catatkan Tambahan di Atas 200 Kasus COVID-19

Menurut Partana, lebar badan jalan kabupaten minimal harus mencapai 4 meter. Karena itu, peningkatan dilakukan secara bertahap agar ruas jalan tersebut sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. “Penanganan kali ini sepanjang 1,8 kilometer. Lebar jalan ditingkatkan dari 3,5 meter menjadi 4 meter sehingga memenuhi standar minimal jalan kabupaten,” ujarnya.

Dia menjelaskan, proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp 3 miliar yang dialokasikan Pemkab Tabanan. Pengerjaan difokuskan pada ruas jalan yang mengarah ke kawasan Pura Luhur Batu Panas. Namun, pelebaran kali ini belum sampai menembus kawasan Jatiluwih. Batas akhir pekerjaan berada di sebelah selatan Kantor Desa Mangesta. “Untuk pekerjaan sekarang, penanganannya berakhir di sebelah selatan Kantor Desa Mangesta. Belum sampai ke kawasan Jatiluwih,” jelasnya.

Baca juga:  Penataan Kawasan Kumuh Denpasar Ditargetkan Tuntas pada 2027

Partana menambahkan, peningkatan lebar badan jalan diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta memberikan ruang yang lebih memadai bagi kendaraan yang melintas. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan akan terus dilakukan pada ruas-ruas kabupaten yang belum memenuhi standar. (Puspawati/balipost)

 

BAGIKAN