DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan rencana pembangunan kereta api berbasis trem listrik di Bali tidak akan menggunakan lahan produktif milik masyarakat. Lahan yang disiapkan untuk mendukung pembangunan proyek transportasi massal tersebut, menurutnya, merupakan tanah negara yang selama ini tidak produktif.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Koster menanggapi kritik Frontier Bali terhadap rencana pembangunan kereta api di Bali, terutama terkait potensi dampak lingkungan dan kebutuhan lahan saat ditemui seusai Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, Selasa (10/11).
Menanggapi sorotan mengenai dampak lingkungan, Gubernur Koster menyatakan penggunaan teknologi listrik justru menjadi bagian dari upaya menghadirkan transportasi yang ramah lingkungan.
“Kan itu ramah lingkungan kan, pakai listrik,” ujar Koster.
Terkait potensi alih fungsi lahan untuk pembangunan jalur kereta api, Koster membantah kekhawatiran tersebut. Ia memastikan lahan yang akan dimanfaatkan bukan lahan produktif milik masyarakat.
“Oh, nggak. Itu tanah negara yang tidak produktif,” tegasnya.
Sebelumnya, Frontier Bali kembali menyoroti rencana pembangunan kereta api di Bali setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11).
Moda trem listrik tersebut direncanakan untuk mengatasi persoalan kemacetan, khususnya pada jalur Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu. Namun, Frontier Bali mengingatkan bahwa pembangunan transportasi massal tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan moda transportasi. Aspek penguasaan operasional, distribusi manfaat ekonomi, hingga pihak yang menanggung dampak pembangunan juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Frontier Bali turut menyoroti kebutuhan lahan untuk pembangunan jalur trem listrik sepanjang 12 kilometer. Rencana tersebut sebagaimana informasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, dan PT KAI.
Menurut Frontier Bali, kebutuhan lahan tersebut perlu dikaji secara serius di tengah tekanan alih fungsi lahan akibat pertumbuhan pariwisata dan pembangunan akomodasi di Bali. Kondisi ini dikhawatirkan semakin mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau.
Selain persoalan lahan, Frontier Bali mempertanyakan kesiapan sistem transportasi publik di Bali sebelum proyek kereta api direalisasikan. Mereka menyinggung rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga kini belum terealisasi, serta pelayanan Trans Metro Dewata (TMD) yang dinilai belum berjalan maksimal.
Landasan pembangunan proyek juga menjadi perhatian. Frontier Bali mempertanyakan apakah pembangunan kereta api tersebut benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan publik atau turut mengejar keuntungan ekonomi. (Ketut Winata/balipost)
