DENPASAR, BALIPOST.com – Mediasi dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas krisis iklim dan bencana ekologis di Bali, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar, menemui kegagalan. Proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara Koalisi Pulihkan Bali selaku penggugat dengan para tergugat.
Adapun para tergugat yakni Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri Investasi/BKPM, Menteri LH, Menteri Kehutanan, Menteri PU, Menteri ATR/BPN, Gubernur Bali, DPRD Provinsi Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Bupati Tabanan.
Para tergugat menolak menyepakati persyaratan perdamaian yang diajukan oleh Koalisi Pulihkan Bali untuk melakukan sejumlah upaya pencegahan, penanggulangan hingga pemulihan agar tidak terjadi keberulangan peristiwa banjir di waktu-waktu yang akan datang. Salah satunya dengan siaga bencana dan kinerja lainnya memulihkan ekosistem.
“Para tergugat kompak menolak seluruh permintaan penggugat, termasuk di dalamnya untuk melakukan moratorium izin investasi yang berdaya rusak tinggi terhadap lingkungan. Padahal esensi moratorium adalah penghentian sementara agar audit lingkungan maupun KLHS bisa dilakukan secara maksimal dengan menghasilkan rekomendasi yang akurat,” jelas Indira Amanda, perwakilan Tim Advokasi Koalisi Pulihkan Bali, dalam keterangan persnya, Senin (9/11).
Didampingi Ignatius Radhite, Suriadi Darmoko, dan rekan lainnya, Indira mengatakan, moratorium izin investasi, pelaksanaan audit lingkungan, penerbitan kajian lingkungan hidup strategis dan penerbitan sejumlah regulasi atau tindakan berkaitan dengan keadilan iklim dan pengendalian alih fungsi lahan sebagaimana yang menjadi permintaan Koalisi Pulihkan Bali, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan, sekaligus kualitas lingkungan hidup di Bali yang saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Pengendalian investasi sekaligus upaya pencegahan tersebut dapat menjadi kompas dalam mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
Pada kesempatan itu, kembali disoroti curah hujan tinggi bukanlah salah satu penyebab banjir bandang beberapa waktu lalu. Koalisi Pulihkan Bali mencatat beberapa hal seperti faktor-faktor antropogenik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ditangani secara memadai oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yang meliputi degradasi tata ruang dan tutupan lahan hijau akibat alih fungsi lahan yang masif, perencanaan, pengendalian, dan penegakan tata ruang serta dampak lingkungan yang lemah, minimnya ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan, pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan sehingga menyumbat drainase pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang tidak terintegrasi, kebijakan manajemen penanggulangan bencana yang tidak memadai termasuk absennya sistem peringatan dini banjir yang layak, dan kebijakan perubahan iklim yang tidak komprehensif.
Terlebih saat ini, hujan di Bali mulai turun. Kesiapsiagaan pemerintah melalui sejumlah upaya mitigasi dan perbaikan tata kelola harus dilakukan segera dan mendesak, supaya tidak ada lagi warga masyarakat yang menjadi korban atas situasi serupa.
“Banjir tahun 2025 bukan hanya terjadi karena hujan yang paling deras. Yang gagal adalah sistem tata kota kita dalam menyerap dan mengalirkan air. Sekarang pun begitu, hujan baru turun sedikit, musim penghujan bahkan terlambat, tapi titik-titik banjir sudah bermunculan di sejumlah daerah. Artinya, lingkungan kita memang sudah tidak sanggup menerima hujan. Tanah kita makin lemah menyerap air, unsur haranya berkurang, sementara daerah resapan yang tersisa sudah sedikit karena alih fungsi lahan dan betonisasi yang masif. Ini adalah bagian dari krisis iklim,” sambung Mandhara Brasika, Tim Substansi Koalisi Pulihkan Bali. (Miasa/balipost)
