DENPASAR, BALIPOST.com – Seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menjalani psikotes di Ruang Sidang Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud) kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10).
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan psikotes dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai karakter, kompetensi profesional, serta kemampuan kepemimpinan masing-masing pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Bali. Psikotes ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam menempatkan pejabat sesuai kebutuhan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Koster mengatakan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi evaluasi terhadap hasil manajemen talenta yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan gambaran sesuai ekspektasi. Selama proses pengisian sejumlah jabatan eselon II, III, dan IV, ia mengaku lebih banyak mengandalkan portofolio serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan pejabat bersangkutan.
“Karena itulah saya buat psikotes, supaya saya dapat gambaran yang lebih utuh. Saya ingin jabatan itu betul-betul diisi dengan kompetensi profesional dan leadership atau kepemimpinan,” ujar Koster saat memantau langsung jalannya psikotes.
Menurutnya, kepala perangkat daerah bukan sekadar pejabat administratif yang menjalankan rutinitas pekerjaan, melainkan pimpinan yang menjadi perpanjangan tangan gubernur dalam mengoperasionalkan kebijakan pemerintahan. Karena itu, kemampuan teknokratis perlu didukung karakter dan kepemimpinan yang memadai.
Gubernur Koster menjelaskan, setiap orang memiliki karakteristik positif maupun negatif dengan tingkat dominasi yang berbeda. Karakter tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi perilaku, kinerja, hingga ekosistem atau lingkungan kerja di masing-masing perangkat daerah.
Melalui psikotes, ia ingin memperoleh pemetaan mengenai karakter dan kecenderungan perilaku pejabat, termasuk bagaimana mereka menghadapi situasi tertentu serta menjaga integritas ketika berhadapan dengan godaan atau tekanan.
“Dalam memimpin, ada karakter-karakter yang berpengaruh terhadap perilaku secara psikologi. Setiap orang itu ada unsur positifnya, ada unsur negatifnya. Tergantung mana yang dominan, yang akan berpengaruh terhadap kinerjanya dan juga ekosistem lingkungan kerjanya,” katanya.
Gubernur Koster menegaskan, hasil psikotes akan dijaga kerahasiaannya. Hasil tersebut direncanakan diserahkan kepada tiga orang yang diberi kewenangan untuk membaca dan menelaahnya, dengan gubernur sebagai pihak yang mengetahui hasil tersebut.
Ia menekankan, pelaksanaan psikotes bukan berarti pejabat yang memperoleh hasil kurang baik akan langsung dicopot dari jabatannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi salah satu bahan untuk melihat kebutuhan pembinaan dan perbaikan kinerja.
“Tidak berarti sebenarnya bapak-bapak ini nanti akan dicopot kalau tidak beres. Kalau hasil tesnya buruk, akan dicopot jabatannya? Tidak begitu saya. Saya manusiawi,” tegasnya.
Apabila ditemukan aspek yang masih perlu diperbaiki, Koster lebih mengutamakan langkah pembenahan dan peningkatan kapasitas. Pemetaan karakter diharapkan membantu pemerintah melakukan mitigasi agar potensi kelemahan pejabat tidak menghambat pelaksanaan kebijakan.
Menurut Koster, perangkat daerah pada dasarnya telah memiliki matriks program dan pekerjaan prioritas yang harus dijalankan. Karena itu, ia berharap para kepala perangkat daerah dapat bekerja secara serius, responsif, dan konsisten dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.
“Yang mungkin saya minta adalah kalau kurang ini, benahi. Tingkatkan kinerjanya. Semua perangkat daerah dengan program prioritas kan semuanya sudah ada. Tinggal menjalankan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa menjadi aparatur pemerintahan tidak cukup hanya bekerja secara teknokratis dengan mengikuti jam kerja. Pejabat harus memahami nilai-nilai sebagai aparatur, bersikap tegas, serta mampu menerjemahkan harapan pimpinan menjadi pelaksanaan kebijakan yang konkret.
Dengan pemetaan yang lebih lengkap, Koster berharap jajaran Pemprov Bali dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan responsif dalam menjalankan program pembangunan.
Koster menyebut pelaksanaan psikotes tersebut juga terinspirasi dari proses rekrutmen dan pengelolaan kader di lingkungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tempat ia mengaku terbiasa melihat penggunaan psikotes dalam proses seleksi.
Ia menilai pemetaan psikologis dapat membantu memahami kecenderungan seseorang, termasuk dalam menghadapi tekanan, menjaga pendirian, dan menjalankan tanggung jawab.
Lebih lanjut, Koster meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bali melanjutkan pelaksanaan psikotes bagi pejabat eselon III dan IV. Ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan sebelum memasuki 2027.
Langkah itu dinilai penting karena pemerintah membutuhkan profil pejabat yang lebih lengkap sebagai bahan pertimbangan dalam penataan organisasi dan pengisian jabatan berikutnya.
“Jadi ketika akan mengisi, saya sudah punya profil. Jadi nanti saya sudah tahu setiap orang itu seperti apa,” katanya.
Koster berharap seluruh peserta mengikuti psikotes secara serius agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi masing-masing. Dengan demikian, hasil pemetaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembinaan aparatur, penguatan kepemimpinan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Bali. (Ketut Winata/balipost)
