DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster memutuskan memperpanjang pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga Jumat (23/10).
Alasan kebijakan ini diperpanjang untuk menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi dan mencegah antrean kendaraan kembali terjadi setelah pasokan BBM di Bali sempat mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat konferensi pers seusai rapat tertutup bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Depo BBM Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10) siang.
Gubernur Koster mengatakan, kondisi pelayanan BBM di Bali mulai berangsur normal. Sejak akhir pekan hingga Senin, distribusi pasokan ke SPBU secara umum berjalan lancar. Bahkan, di sejumlah SPBU, antrean kendaraan dilaporkan sudah tidak terlihat.
“Sabtu dan Minggu sampai hari ini, secara umum suplai minyak ke SPBU berjalan dengan lancar dan tidak lagi antrean banyak, bahkan sudah tidak ada antrean di beberapa SPBU,” ujarnya.
Menurut Gubernur Koster, membaiknya kondisi tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah daerah, Pertamina, serta unsur TNI dan Polri. Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya menerapkan sejumlah langkah untuk mengurangi mobilitas dan menjaga kelancaran pelayanan BBM. Diantaranya, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), pembelajaran daring, serta pengaturan pengisian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.
Gubernur Koster menegaskan, pengaturan ganjil-genap yang semula berakhir pada Senin (19/10) akan dilanjutkan mulai Selasa (20/10) hingga Jumat (23/10). Namun, kebijakan tersebut tetap akan dievaluasi apabila situasi sudah kembali stabil sebelum batas waktu yang ditentukan.
“Kalau sudah bagus sebelum itu, kita akan evaluasi kembali,” katanya.
Selain menjaga pola pelayanan di SPBU, Gubernur Koster menyebut ketersediaan stok menjadi faktor utama yang harus dipastikan untuk mempertahankan kondisi tetap kondusif.
Berdasarkan arahan Menteri ESDM dalam rapat tersebut, stok BBM di Bali disebut tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 11–12 hari ke depan. Persediaan yang disampaikan meliputi 30.000 kiloliter (KL) Pertalite dan 10.000 KL Pertamax.
Pemerintah daerah, lanjut Gubernur Koster, akan terus membantu Pertamina dalam pelaksanaan distribusi dan pengawasan pelayanan BBM di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Ia berharap, dengan ketersediaan stok dan koordinasi lintas instansi, situasi BBM di Bali dapat sepenuhnya kembali normal seperti sebelum terjadi gangguan.
Gubernur Koster juga mengingatkan bahwa kondisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional membuat kelancaran pelayanan publik, termasuk pasokan BBM, menjadi perhatian penting. Gangguan yang terjadi di Bali dinilai dapat berdampak terhadap kenyamanan masyarakat, wisatawan, serta citra pariwisata daerah.
“Bali merupakan destinasi pusat utama dunia, menjadi perhatian negara-negara luar. Jadi, apa yang terjadi di Bali ini menjadi sorotan besar. Sesuatu yang terjadi di Bali itu langsung mendunia,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap aman, nyaman, dan produktif. Pemerintah Provinsi Bali, kata Koster, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina, serta unsur TNI dan Polri untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Gubernur Koster berharap kerja sama dan kepedulian seluruh pihak dapat mencegah terulangnya antrean panjang di SPBU, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat dan pariwisata Bali tetap berjalan normal. (Ketut Winata/balipost)
