DENPASAR, BALIPOST.com – Seiring meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Pulau Dewata, aspek keamanan dan kenyamanan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pariwisata Bali. Untuk memperkuat perlindungan wisatawan, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali menyiapkan dashboard BaliGuard yang nantinya mengintegrasikan informasi dan respons dari berbagai instansi terkait.
Rencana tersebut terungkap dalam rapat koordinasi perlindungan wisatawan yang digelar Dispar Bali di Kantor Dispar Bali, Selasa (15/9).
Rakor tersebut dimoderatori Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispar Bali, A.A. Made Anggia Widana, dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keamanan, kebencanaan, kesehatan, transportasi, hingga pengelolaan destinasi.
Kepala Dispar Bali, Wayan Sumarajaya, mengatakan pelayanan kepada wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme manual, tetapi juga perlu diperkuat melalui digitalisasi. Ia menjelaskan, dashboard BaliGuard nantinya diarahkan menjadi sumber informasi sekaligus bagian dari sistem perlindungan wisatawan selama berada di Bali.
Sistem tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai instansi sehingga penanganan persoalan yang dialami wisatawan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
“Rakor perlindungan bagi wisatawan ini untuk menyerap saran dan masukan, karena dashboard yang akan dibuat nanti akan mengintegrasikan berbagai instansi,” katanya.
Sumarajaya menegaskan, perlindungan wisatawan, baik asing maupun domestik, harus dipandang secara menyeluruh. Isu lokal maupun global dinilai dapat memengaruhi persepsi keamanan dan pada akhirnya berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Bali.
Karena itu, menurutnya, dibutuhkan kebijakan dan tata kelola baru yang didukung kerja sama seluruh pihak. Sistem yang dibangun harus mampu menciptakan rasa aman sejak wisatawan tiba di Bali hingga kembali ke daerah atau negaranya.
“Bagaimana wisatawan aman, destinasi aman, pengelola ada dan pemerintah responsif,” tegasnya.
Ia menyebutkan, perlindungan tersebut harus mencakup langkah preventif hingga adaptif. Berbagai potensi risiko yang perlu diantisipasi antara lain aktivitas bahari, persoalan di hotel, kesehatan, bencana alam, transportasi, cuaca ekstrem, hingga kegiatan tracking dan hiking.
“Mulai preventif hingga adaptif. Yang perlu dibangun bersama sehingga wisatawan aman dan terlindungi. Mulai dari yang baru datang hingga mereka kembali,” ujarnya.
Dalam penerapannya, BaliGuard diharapkan tidak berdiri sebagai aplikasi yang terpisah dari sistem yang telah dimiliki masing-masing instansi. Sebaliknya, sistem yang sudah ada diharapkan dapat saling terhubung sehingga informasi maupun penanganan kejadian dapat dilakukan secara terpadu.
Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Teja, mengingatkan bahwa saat ini sudah terdapat banyak aplikasi yang dikembangkan berbagai instansi, tetapi sebagian besar masih berjalan secara sektoral. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika dibutuhkan respons bersama terhadap suatu kejadian.
“Sudah banyak aplikasi, masih sektoral. Integrasi aplikasi sulit,” kata Teja.
Menurutnya, yang tidak kalah penting dari sekadar membangun dashboard adalah memastikan keterpaduan respons ketika terjadi persoalan. Salah satu yang perlu diperkuat adalah sistem pusat panggilan atau call center yang mampu menghubungkan laporan masyarakat dengan instansi yang berwenang.
Teja mencontohkan sistem nomor darurat terpadu yang diterapkan sejumlah negara, seperti 000 di Australia dan 911 di Amerika Serikat. Di Indonesia, pemerintah telah menyediakan nomor darurat 112 sebagai layanan panggilan darurat terpadu, meskipun penerapannya belum merata di seluruh daerah.
Dengan sistem tersebut, informasi maupun laporan mengenai wisatawan yang mengalami kecelakaan, tersesat atau hilang, membutuhkan pertolongan kesehatan, menghadapi kondisi cuaca ekstrem, maupun situasi darurat lainnya diharapkan dapat diteruskan kepada pihak yang tepat dengan lebih cepat.
Ke depan, dashboard BaliGuard diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kebijakan dan kondisi destinasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem perlindungan wisatawan yang mengedepankan kolaborasi antarinstansi.
Langkah ini dinilai penting mengingat karakter pariwisata Bali yang melibatkan banyak sektor dan menghadirkan wisatawan dengan beragam aktivitas. Dengan sistem informasi yang lebih terpadu serta respons yang terkoordinasi, keamanan wisatawan sekaligus keamanan destinasi diharapkan dapat semakin diperkuat. (Ketut Winata/balipost)
