DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengapresiasi keputusan Presiden dalam melakukan pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) di tengah dinamika perekonomian global yang masih fluktuatif.
Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan keresahan pasar dan dunia usaha. HIPMI Bali berharap Menkeu baru mampu menerjemahkan arah dan keinginan Presiden ke dalam kebijakan yang dapat dipahami serta diterima pasar dan dunia usaha.
“Pada dasarnya HIPMI mendukung program pemerintah. Harapannya menteri keuangan yang baru bisa menerjemahkan keinginan presiden kepada pasar maupun dunia usaha lebih baik lagi. Karena sebaik apa pun kebijakannya harus diiringi eksekusi yang baik,” ujar Agus, Selasa (15/9).
Agus menilai keputusan Presiden tersebut tidak mudah karena dilakukan di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Karena itu, langkah pemerintah perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten agar dapat memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha.
“Saya apresiasi Pak Presiden yang mendengarkan keresahan pasar dengan keputusan tegas. Tidak mudah membuat keputusan besar di tengah situasi ekonomi global yang fluktuatif,” katanya.
Lebih lanjut, Agus berharap Menkeu baru dapat menghadirkan kebijakan yang lebih stabil sehingga pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan bisnis maupun investasi. Termasuk bisa membuat kebijakan yang lebih stabil agar risiko-risiko bisnis bisa lebih terukur.
Menurut Agus, tingkat risiko dalam bisnis bukan menjadi persoalan utama bagi pengusaha. Hal yang lebih dikhawatirkan adalah ketidakpastian yang membuat risiko sulit dipetakan dan dihitung sejak awal.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi, Prof. IB Raka Suardana menilai pergantian Menkeu dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat kebijakan fiskal, bukan justru menambah ketidakpastian.
Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, dengan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45%.
“Menurut saya, pergantian Menkeu dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat kebijakan fiskal, bukan justru menambah ketidakpastian,” ujar Raka.
Ia mengatakan Menkeu baru perlu memulai dengan melakukan konsolidasi dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan belanja pemerintah semakin produktif, efisien, dan memberikan multiplier yang besar terhadap perekonomian.
Prof. Raka juga menyebut menjaga daya beli masyarakat, memperkuat penerimaan negara, mendorong investasi, mempercepat hilirisasi, serta memperkuat UMKM dan industri nasional sebagai prioritas lainnya.
“Yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang konsisten dengan pelaku usaha dan investor,” katanya.
Menurut Raka, dengan langkah tersebut, pergantian kepemimpinan dapat menjadi momentum untuk mempercepat reformasi fiskal, meningkatkan kualitas pertumbuhan, sekaligus tetap menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Guru Besar FEB Undiknas University ini menyebut pergantian Menkeu dapat menimbulkan respons pasar dalam jangka pendek. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis mengganggu stabilitas keuangan apabila kebijakan disampaikan secara konsisten dan kredibel.
Sebab stabilitas rupiah, suku bunga, pasar obligasi, dan kepercayaan investor sangat bergantung pada koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Dalam 100 hari pertama, menurut Prof. Raka, sejumlah indikator dapat menjadi ukuran keberhasilan Menkeu baru. Di antaranya stabilitas pasar keuangan, defisit APBN yang terkendali, peningkatan investasi, konsumsi dan kredit, serta membaiknya kepercayaan dunia usaha.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi sekitar 6% membutuhkan fiskal yang lebih produktif dan tepat sasaran. APBN harus menjadi katalis bagi investasi swasta, ekspor, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.
Karena itu, ia menegaskan optimisme terhadap perekonomian tetap perlu dijaga dengan disiplin fiskal dan kepastian kebijakan sebagai fondasi utama.
“Jadi, optimisme harus tetap kuat, dengan catatan disiplin fiskal dan kepastian kebijakan harus menjadi fondasi utama,” tegasnya.
Seperti diketahui Presiden RI Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9). Suahasil diangkat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa masa jabatan 2024-2029. (Suardika/balipost)
