BANGLI, BALIPOST.com – Kabupaten Bangli mengalami krisis guru berstatus ASN. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bangli mencatat Bangli masih kekurangan 1.049 guru ASN (PNS dan PPPK) untuk jenjang TK hingga SMP.
Berdasarkan data Disdikpora Bangli, rincian kekurangan 1.049 guru ASN meliputi Guru TK/paud kurang 122 orang, guru SD kurang 612 orang, guru SMP urang 315 orang. Saat ini, komposisi guru di Bangli ditopang oleh guru PNS 975 orang, PPPK Penuh Waktu 563 orang, PPPK Paruh Waktu 398 orang dan Guru Pengabdi 825 orang.
Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli, I Komang Pariartha, mengungkapkan selama ini sekolah-sekolah di Bangli sangat mengandalkan peran guru pengabdi untuk menutupi kekurangan guru ASN. Namun, pembiayaan honor guru pengabdi yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki batasan regulasi.
“Dalam pelaksanaannya kami sangat dibantu guru pengabdi yang penggajiannya bersumber dari Dana BOS. Namun, itu pun ada ketentuannya, maksimal hanya 20 persen dari alokasi Dana BOS,” terangnya, Rabu (19/8)
Di tengah keterbatasan tersebut, Disdikpora Bangli menyambut baik adanya wacana Pemerintah Pusat yang akan membuka kesempatan bagi guru PPPK untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan tersebut dinilai menjadi kabar baik di tengah minimnya jumlah guru berstatus PNS di Bangli.
Menutut Pariartha alih status kepegawaian dari PPPK ke PNS bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan akan membawa dampak terhadap kesejahteraan dan kepastian karier para pendidik. “Dengan adanya pengangkatan, pengakuan haknya secara yuridis lebih mmberikan kepastian dari sisi psikologis dan kesejahteraan para guru,” ujarnya.
Pihaknya berharap wacana tersebut terealisasi dan Bangli mendapatkan alokasi kuota yang memadai dari pusat. Pariartha juga berpesan kepada seluruh guru di Bangli agar tetap semangat, menjaga loyalitas, dan terus meningkatkan kualitas mengajar di sekolah. (Dayu Swasrina/balipost)
